Alasan Sopir Truk Gelar Demo ODOL Lagi, Tuntutan Tolak Kebijakan Berpotensi Tambah Pengangguran

TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Rabu (2/7/2025), para sopir truk akan menggelar aksi damai untuk menolak penerapan aturan bebas kendaraan kelebihan muatan atau zero over dimension over load (ODOL) di Jakarta.

Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan para pengemudi atau sopir kendaraan logistik terhadap rencana kebijakan pemerintah itu.

Penanggung jawab aksi damai, Ika Rostianti mengatakan bahwa di tengah lesunya situasi ekonomi global dan nasional saat ini, kebijakan zero ODOL yang gegabah dipastikan akan meningkatkan pengangguran di Indonesia. 

Menurut Ika, dunia transportasi logistik Indonesia juga terkait erat dengan sektor UMKM, sebab barang yang diangkut sebagian besar berasal dari sektor UMKM. 

"Apabila kebijakan zero ODOL diterapkan secara gegabah, justru akan berpotensi mematikan ekosistem ekonomi transportasi yang menjadi penyumbang signifikan PDB dan penopang utama sektor manufaktur dan pangan kita," kata Ika dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com pada Rabu.

"Bukan saja akan mematikan pelaku transportasi kelas UMKM, melainkan secara luas akan membuat ekonomi produksi kita semakin berbiaya tinggi yang akan mendorong melonjaknya harga komoditas dan menggerus daya beli," lanjutnya.

Adapun, aksi ini diikuti oleh para sopir yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), yang menjadi bagian dari Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Konfederasi SARBUMUSI).

"Bersama dengan beberapa organisasi pengemudi lainnya seperti Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) akan melakukan aksi damai nasional Pengemudi/Buruh Transportasi pada tanggal 2 Juli 2025 di Jakarta," ujar Ika.

Pernah Demo

Sebelumnya, para sopir truk sudah melakukan demo kebijakan zero ODOL ini di sejumlah daerah di Indonesia pada 19 Juni 2025 lalu.

Namun, sopir truk tidak sepenuhnya menolak kebijakan Zero ODOL, hanya ada beberapa tuntutan dari pihak sopir yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah.

Baca juga: Aturan ODOL Berlaku Juli 2025, Kemenperin Pantau Dampaknya ke Sektor Industri 

Satu revisi yang jadi sorotan adalah mengenai dimensi bak pada berbagai model truk, mengingat untuk dimensi yang tidak ODOL, ukurannya terlalu kecil.

Para sopir pun mengeluhkan persaingan harga yang ada di lapangan.

Para pemilik barang kadang mencari truk dengan biaya semurah mungkin dan bisa mengangkut barang sebanyak-banyaknya.

Kemudian, tuntutan lain adalah mengenai standar upah angkut barang, yang saat ini dinilai masih jauh dari layak.

Belum lagi di jalan raya para pengemudi kerap bertemu petugas yang meminta pungutan liar atau preman.

Diketahui, Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga sudah melakukan sosialisasi penerapan aturan ODOL sejak awal Juni 2025.

Setelah itu, dilakukan evaluasi dilanjutkan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut pada Juli 2025.

Zero ODOL Tingkatkan Biaya Angkutan Jalan

Kebijakan Zero ODOL yang rencananya diberlakukan secara penuh dalam waktu dekat ini dinilai berpotensi menaikkan biaya distribusi nasional secara signifikan. 

Dari hasil penelitian dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, mencatat bahwa penerapan Zero ODOL dapat meningkatkan total biaya angkutan jalan hingga Rp5.990,36 triliun per tahun.

Dosen ITL Trisakti Suripno, mengungkapkan kebijakan Zero ODOL memang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur jalan. 

Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi terhadap biaya logistik secara nasional. 

"Penerapan Zero ODOL akan menambah jumlah armada truk secara signifikan dan otomatis menaikkan biaya pengiriman," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

Selain itu, disebutkan juga bahwa rata-rata biaya angkutan truk ODOL per ton per kilometer saat ini berada di angka Rp1.084,3.

Namun, ketika Zero ODOL diberlakukan, biaya tersebut melonjak menjadi Rp 2.933,8 per ton per kilometer.

Di sisi lain, jumlah truk juga diperkirakan naik sebesar 60,3 persen karena kendaraan harus mematuhi batas dimensi dan muatan.

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Transportasi menyebutkan bahwa sekitar 59 persen kendaraan logistik saat ini tergolong ODOL.

Dengan menggunakan data dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Suripno menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 7,77 juta unit kendaraan logistik.

Jika Zero ODOL diberlakukan penuh tanpa mitigasi biaya, total biaya distribusi tahunan diperkirakan melonjak hingga Rp5.990,36 triliun.

“Ini akan sangat mempengaruhi harga barang di tingkat konsumen,” katanya.

Penerapan Zero ODOL Terkendala Daya Dukung Jalan yang Lemah

Penerapan kebijakan Zero ODOL ini juga dinilai tidak akan efektif, tanpa adanya perbaikan dan standarisasi infrastruktur jalan. 

Tanpa penyesuaian daya dukung jalan tersebut, kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru, termasuk kenaikan biaya logistik.

Semua pihak sepakat bahwa Zero ODOL penting untuk menghapus praktik kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi yang diizinkan.

Namun, hingga kini, implementasinya masih terkendala, terutama akibat kondisi jalan yang belum memadai di daerah-daerah sentra produksi dan distribusi barang.

Atas hal tersebut, Direktur Eksekutif Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Budi Wiyono, mengungkap sejumlah persoalan mendasar.

Menurutnya, perbedaan signifikan antara daya dukung jalan di Indonesia dengan standar internasional menjadi tantangan serius.

“Jika ini tidak diperbaiki, Zero ODOL justru bisa menyebabkan peningkatan biaya logistik karena memerlukan lebih banyak truk untuk mengangkut barang yang sama,” ujar Dalam Focus Group Discussion (FGD) “Mencari Solusi Penerapan Zero ODOL 2026” yang digelar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Ia menjelaskan bahwa banyak jalan di Indonesia belum disesuaikan dengan perkembangan sistem angkutan internasional.

“Kita sudah pernah sampaikan ini ke Bappenas. Standar gandar harus sesuai perkembangan teknologi. Kerusakan jalan terjadi karena jalan memang tidak standar,” katanya.

Dia kemudian mencontohkan di Eropa, penggunaan single tires diterapkan untuk mengurangi beban kendaraan.

Selain itu, Indonesia juga belum memiliki standar angkutan yang spesifik berdasarkan jenis barang, misalnya untuk minuman atau hasil pertanian.

(Tribunnews.com/Rifqah/Eko/Siti) (Kompas.com)