Anggota DPR Desak KKP Optimalkan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

Anggota DPR Desak KKP Optimalkan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

Chaerul Umam/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. 

Hal ini disampaikan Sonny dalam rapat kerja bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7/2025).

Menurut Sonny, optimalisasi PNBP sangat penting untuk mendukung pembiayaan program-program pemerintah, terutama dalam hal pemberdayaan nelayan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Sebetulnya, kalau kita mau memaksimalkannya, itu cukup luar biasa. Memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak perlu dilakukan agar nantinya pemerintah memiliki anggaran yang cukup dalam melaksanakan program-program yang sifatnya pemberdayaan nelayan," ujarnya.

Sonny menambahkan bahwa peningkatan PNBP hanya bisa dicapai jika pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan. 

Hal ini meliputi sistem penangkapan ikan terukur, efektivitas pengawasan, dan langkah konkret menjaga kelestarian laut.

Sonny menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dan armada pengawas yang memadai dapat mencegah kerugian besar sekaligus mewujudkan keadilan ekonomi. 

Laut yang sehat, menurutnya, akan berdampak positif terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan dan kesejahteraan mereka, serta pendapatan negara.

Ia juga mengutip kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait sampah laut, yang menunjukkan potensi kerugian hingga Rp250 triliun per tahun jika tidak dikelola dengan baik. 

"BRIN pernah melakukan kajian soal sampah laut, mereka berpandangan ketika itu dikelola dengan baik, potensi kerugian hingga Rp250 Triliun pertahun bisa dicegah," ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Sonny turut menyinggung soal sanksi denda kepada pihak yang melakukan pelanggaran izin, termasuk kasus Kades Kohod Arsin Bin Asip, yang dikenai denda sebesar Rp48 miliar namun belum terealisasi pembayarannya. Ia mempertanyakan keseriusan KKP dalam menegakkan hukum.

"Saat itu (Raker 27 Februari) saya pernah mempertanyakan juga. Ternyata belum dibayar dan sepertinya tidak ada sanksi atau upaya yang serius agar yang didenda dapat kebayar denda tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Sonny juga menyampaikan keprihatinan atas lemahnya pengawasan terhadap pulau-pulau kecil yang telah diprivatisasi. 

Dia mengutip laporan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang menyebut sudah ada 226 pulau dalam kondisi tersebut.

Sonny mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap wilayah-wilayah tersebut, mengingat selain aspek ekonomi dan lingkungan, isu ini juga menyangkut kedaulatan dan keamanan negara.

"Pengawasan tentang hal ini penting, karena bukan saja semata-mata urusan ekonomi dan lingkungan semata, namun juga menyangkut persoalan keamanan dan kedaulatan bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut, Sonny menegaskan bahwa isu maritim Indonesia tidak bisa dipandang dari sudut pandang ekonomi semata. 

"Berbicara persoalan maritim bukan hanya soal ikan saja, akan tetapi juga berbicara menjaga persoalan kedaulatan bangsa dan negara," katanya.