Kepala BGN Ungkap Kesulitan Garap MBG di Papua: Jarang Ada Mitra Mau Masuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua, masih menghadapi sejumlah kendala. 

Satu di antara tantangan utama adalah kurangnya partisipasi mitra pelaksana di wilayah tersebut.

"Ya karena gini, jarang ada mitra mau masuk di Papua," kata Dadan Hindayana usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menurut Dadan Hindayana, BGN selama ini mengandalkan pola kemitraan untuk wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. 

Namun untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Papua, pembiayaan program akan mengandalkan anggaran langsung dari pemerintah pusat.

"Kalau di daerah di mana ada agregasi penduduk, aglomerasi, itu pasti mitra. Tetapi di daerah-daerah yang terpencil, itu dana APBN yang masuk," ujarnya.

Baca juga: Percepat Program MBG, Bupati Bogor Gandeng Kepala BGN Wujudkan Target Pemenuhan SPPG

Dadan Hindayana juga mengakui bahwa koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah di Papua sejauh ini belum berjalan maksimal. 

Untuk mengatasi hal itu, BGN merencanakan pertemuan besar dengan para kepala daerah dari wilayah Papua.

"Kami kedatangan beberapa wakil bupati, dan kami sepakat bahwa tanggal 20-an (Juli) kami akan undang seluruh gubernur Papua. Termasuk seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta," ungkap Dadan Hindayana.

Pertemuan tersebut ditujukan untuk merumuskan strategi percepatan implementasi program MBG di Papua, yang ditargetkan mulai dilaksanakan secara intensif pada Agustus 2025.

"Kami akan berkoordinasi di Jakarta dengan seluruh kepala daerah di Papua akan menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua mulai di bulan Agustus," pungkasnya.

Baca juga: Terjadi Lagi, Menu MBG Diduga Basi Bikin Puluhan Anak TK di Kulon Progo Diare dan Muntah-muntah

Untuk diketahui sampai saat ini baru ada sekitar 63 SPPG yang beroperasi di Papua.

Padahal menurut BGN potensi pengoperasian SPPG di wilayah Timur Indonesia ini bisa mencapai 411 SPPG.