Komisi III DPR Sebut RUU KUHAP Masih Bisa Berubah Sebelum Diparipurnakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI mempersilakan masyarakat untuk terus memberikan masukan atas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hal ini merespons adanya demo penolakan pembahasan RUU KUHAP yang tengah dilakukan Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan suatu UU dikatakan sah apabila sudah diparipurnakan.

Habiburokhman menegaskan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Harus dicermati. Undang-undang kita MD3. Bahwa sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, bukan hanya RUU KUHAP, melainkan seluruh produk legislasi yang dibuat DPR.

"Bukan hanya di undang-undang ini (RUU KUHAP) sebetulnya. Semua undang-undang," ujarnya.

Oleh karena itu, Habiburokhman menambahkan bahwa RUU KUHAP masih bisa berubah sebelum disahkan di rapat paripurna DPR. 

Dia mencontohkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sempat batal disahkan pada 2019.

"Selama Janur Kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang (berubah)," ungkapnya. Dulu KUHP aja batal," ungkap Habiburokhman.

Sebagaimana diketahui, saat ini RUU KUHAP tengah disinkronisasi oleh tim perumus/tim sinkronisasi DPR.

Hal ini dilakukan setelah Pantia Kerja (Panja) RUU KUHAP merampungkan pembahasan 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) hanya dalam dua hari.