Kementerian Luar Negeri RI Berhasil Pulangkan Selebgram AP yang Ditahan di Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam melakukan diplomasi untuk membebaskan Selebgram asal Indonesia berinisial AP membuahkan hasil.

Berdasarkan surat Government of the Republic of the Union of Myanmar A Ministry of Froreign Affairs (Kementerian Luar Negeri Republik Persatuan Myanmar) yang beredar di kalangan wartawan, AP telah diberikan pengampunan atau amnesty oleh pihak State Administration Council Myanmar.

Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang, budaya kaya, dan konflik politik yang kompleks.

Myanmar memiliki hubungan yang rumit dengan isu terorisme, yang sering kali dipengaruhi oleh konflik internal, politik, dan definisi yang diperdebatkan.

Baca juga: Indonesia Tempuh Diplomasi Pertahanan untuk Selamatkan WNI Selebgram yang Dipenjara di Myanmar 

Sebelumnya, DPR RI Mendesak Pemerintah untuk memaksimalkan diplomasi atau melakukan operasi militer selain perang untuk membaskan WNI yang ditahan pihak Myanmar.

"Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Pemerintah langsung bergerak cepat melalui Kementerian Luar Negeri yang bekerja keras melakukan diplomasi kepada pihak Myanmar.

Upaya diplomasi Kementerian Luar Negeri RI yang dipimpin Sugiono untuk membebaskan AP yang sejak 2024 ditahan oleh Pihak Myanmar ternyata memberikan hasil maksimal dengan dibebaskanya AP oleh pihak Myanmar.

Menurut sumber, KBRI Yangon mendapatkan informasi dari otoritas Myanmar bahwa AP telah dideportasi malam tadi ke Bangkok.

Pihak KBRI Yangon sudah menugaskan staff untuk menemui AP di bandara.

AP dikawal petugas imigrasi Myanmar sebelum bertolak ke Bangkok. Selebgram tersebut tiba di Bangkok malam tadi sekitar pukul 22.35 waktu setempat.

AP, yang dikenal sebagai selebgram aktif di media sosial, ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.

Ia dinyatakan bersalah karena masuk wilayah Myanmar secara ilegal dan diduga terlibat dalam aktivitas bersama kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat.

Dalam proses persidangan, AP dijerat tiga undang-undang berbeda: UU Anti-Terorisme Myanmar, UU Keimigrasian 1947, serta Section 17(2) Unlawful Associations Act, yang kesemuanya berujung pada vonis tujuh tahun penjara.

AP sempat menjalani hukuman di Insein Prison yang berlokasi di Yangon, Myanmar.