Partai Buruh Tolak Ide Cak Imin Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Mengembalikan Semangat Orde Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak keras ide Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ingin pemilihan kepala daerah tak digelar secara langsung atau dipilih DPRD.

"Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden," kata Said Iqbal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

Ia menegaskan ihwal reformasi yang dimulai pada 1998 belum cukup lama untuk dilupakan, apalagi dikoreksi ke arah yang bertentangan dengan semangat awalnya.

Selain itu ia juga menyoroti mahalnya biaya pemilu sebagai alasan kembali ke sistem perwakilan DPRD dalam memilih kepala daerah.

Menurutnya, upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memisahkan jadwal pemilu legislatif dan pilkada justru sudah menjadi solusi efisiensi, tanpa harus mencabut hak rakyat memilih langsung.

“Pemisahan pusat dan daerah itu satu upaya dari MK memastikan biaya tidak jadi mahal. Kan salah satu alasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dianggap biaya mahal, berlama-lama. Dengan pemisahan ini, kenapa anda tolak?” ucapnya.

Baca juga: Golkar Usul Jika Pilkada Dilakukan Lewat DPRD Masyarakat Tetap Dilibatkan

Ia menilai logika pengembalian kewenangan memilih kepala daerah kepada DPRD adalah kemunduran. 

Bagi Partai Buruh, sistem itu justru menciptakan ketergantungan caleg pusat pada caleg daerah dan sebaliknya.

"Ini kan biaya jadi murah, daerah mikirin caleg-caleg daerah, pusat mikirin caleg-caleg pusat atas bantuan daerah," katanya.

"Partai Buruh menolak pemilihan pilkada melalui DPRD karena mengembalikan semangat Orde Baru," sambung Said Iqbal.

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratis di Indonesia untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. 

Biasanya dilakukan secara langsung oleh rakyat, tapi belakangan ini muncul wacana untuk mengubahnya menjadi pemilihan lewat DPRD seperti di era Orde Baru. 

Baca juga: Penghapusan Pilkada Langsung Dinilai Tak akan Menghentikan Politik Uang

Partai Golkar dan PKB mendukung wacana ini, dengan alasan efisiensi anggaran.

PDIP menolak keras usulan tersebut, menyebutnya sebagai langkah mundur yang mengurangi kedaulatan rakyat

Sebelumnya Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung.