TAG
Partai Buruh
Berita
-
Partai Buruh Datangi Posko KPU, Kesulitan Unggah Data Syarat Mendaftar Peserta Pemilu di Sipol
Partai Buruh mendatangi KPU karena mendapat masalah unggah data persyaratan peserta pemilu.
-
Buruh Desak Anies Baswedan Segera Banding Putusan PTUN Jakarta Terkait UMP DKI
KSPI dan Partai Buruh mendesak Gubernur Anies Baswedan banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang menurunkan nilai UMP DKI
-
Ini Alasan Partai Buruh Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi
Partai Buruh mengguat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Partai Buruh Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi
Partai Buruh menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin
-
UMP Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Pemprov DKI Sebut Anies Bakal Putuskan Soal Permintaan Banding ke MA
Buruh menuntut Anies Baswedan melayangkan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) dalam Kepgub DKI Nomor 1517 Tahun 2021
-
UMP DKI Turun, Buruh Punya 4 Alasan Desak Anies Ajukan Banding Putusan PTUN ke MA
Putusan PTUN telah mengabulkan gugatan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) DKI Jakarta untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
-
Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Buruh Desak Anies Baswedan Ajukan Banding ke Mahkamah Agung
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengajukan banding atas putusan PTUN
-
Kesulitan karena Partai Baru, Partai Buruh Alami Kendala Isi Sipol
Partai Buruh masih mengalami kendala pengisian sistem informasi partai politik (Sipol) dalam hal pengisian kepengurusan dan kantor.
-
Partai Buruh Dukung Aturan Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan untuk Buruh Perempuan
Partai Buruh mendukung aturan cuti melahirkan 6 bulan untuk buruh perempuan dan cuti untuk suami yang istrinya melahirkan selama 40 hari.
-
RKUHP Matikan Demokrasi, Partai Buruh Serukan Perlawanan
Menurut Said Iqbal banyak poin dalam RKUHP yang berpotensi mematikan demokrasi, menghancurkan daulat rakyat.
-
Partai Buruh Ancam Demo Besar-besaran Kedubes Malaysia Buntut 149 WNI Meninggal di Sabah
Said Iqbal menegaskan agar pemerintah jangan ada yang main-main dengan kasus yang menyangkut tentang nyawa manusia ini.
-
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Partai Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia
Partai Buruh menolak pemberlakukan pembelian minyak goreng, baik curah maupun kemasan dengan menggunakan aplkasi PeduliLindungi.
-
Partai Buruh Bakal Kawal Sidang Gugatan UU PPP di MK dengan Sejumlah Aksi
Partai buruh akan mengawal sidang gugatan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) di MK dengan aksi.
-
Said Iqbal Sebut 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional dan Stop Produksi Jika UU Cipta Kerja Dibahas DPR
Said Iqbal mengatakan, pihaknya melakukan mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh dan stop produksi jika Omnibus Law Cipta Kerja kembali dibahas
-
149 WNI Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah, Partai Buruh Ancam Gelar Aksi Besar di Kedubes Malaysia
Partai Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kedutaan Besar Malaysia dalam waktu dekat ini.
-
Presiden Partai Buruh Curiga DPR Salahi Prosedur Soal Revisi UU PPP: Dalam 10 Hari Bisa Selesai?
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal curiga dengan pembahasan UU PPP yang hanya butuh 10 hari untuk bisa diselesaikan.
-
Partai Buruh Berencana Gugat Masa Kampanye Pemilu 2024 ke Mahkamah Agung
Rencana Partai Buruh gugat masa kampanye Pemilu 2024 ke MA lantaran waktunya sangat singat.
-
Partai Buruh Khawatir UU PPP Bisa Disalahgunakan Oleh Pemerintah-DPR
Partai Buruh melayangkan gugatan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Gugat UU PPP ke Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh Khawatir Ada Pasal Terselubung dan Siluman
Partai Buruh resmi mengajukan judicial review Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Partai Buruh Pandang UU PPP Bisa Jadi Pintu Masuk Pembentukan Omnibus Law Lainnya
Partai Buruh hari ini, Senin (27/6/2022) mendaftarkan permohonan gugatan judicial review uji formil dan uji materiil Undang - Undang Nomor 13 Tahun
