Buka Musyawarah Daerah, Oesman Sapta Instruksikan Kader Hanura Bersinergi dengan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, menghadiri langsung, sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Hanura Provinsi Bali.

Dia mengintruksikan seluruh kader Hanura Bali bersinergi dengan Pemerintah, serta berperan aktif dalam membangun dan memajukan daerah.

Musyawarah Daerah Partai (Musda) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah dalam struktur organisasi partai politik. 

Musda biasanya diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan berlangsung secara berkala, umumnya setiap lima tahun sekali.

"Biasanya, Musda dibuka oleh Ketua Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura. Tapi, khusus untuk Bali, saya memutuskan membuka dan datang sendiri," kata Oesman Sapta dalam pidato sambutannya di The Trans Resort, Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/8/2025).

Pria yang akrab disapa OSO itu menilai, Bali memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain.

Menurutnya, semangat toleransi dan keberagaman di Bali telah marasuk ke berbagai sendi kehidupan, hingga melahirkan harmonisasi hubungan antar partai politik.

"Bali dapat menjadi contoh dalam penghayatan adat istiadat. Di sini masyarakatnya hidup damai dan rukun, menerima dan menghargai perbedaan. Bahkan, hubungan partai politiknya juga harmonis," ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu.

Lebih lanjut, OSO meminta, seluruh kader Hanura Bali bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dalam membangun dan memajukan daerah.

Dia menegaskan, Hanura berkomitmen dan berjuang untuk memajukan seluruh daerah di Indonesia.

"Partai Hanura adalah anak kandung rakyat. Filosofinya sederhana, berpihak pada daerah. Daerah makmur, Indonesia makmur," ujar mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Partai Hanura atau Partai Hati Nurani Rakyat adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 21 Desember 2006.

Partai ini lahir sebagai bentuk perjuangan untuk mengembalikan fungsi partai politik sebagai wadah pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan.

Namun, OSO mengingatkan, keberpihakan kepada daerah bukan menjadikan faham kedaerahan atau daerahisme sebagai tujuan.

"Contohnya ada di Bali. Bali menerima semua orang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, dan orang-orang Bali juga diterima di daerah lain," katanya.