Dasco: Pembentukan Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Sudah 'On the Track'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menilai langkah DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pemakzulan Bupati Sudewo sudah sesuai mekanisme yang berlaku.

“Ya kita lihat, kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu, sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dasco menegaskan pihaknya tidak akan berspekulasi lebih jauh dan memilih memantau perkembangan yang terjadi di Pati.

“Kita akan monitor perkembangannya,” ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Dasco juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyikapi dinamika di Pati serta potensi masalah serupa di daerah lain.

“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri, mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama. Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memitigasi hal yang serupa,” pungkasnya.

Aksi di Pati

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati ini menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, Rabu kemarin.

Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Bupati Pati Sudewo sendiri ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri.

Awalnya politikus Partai Gerindra itu justru sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya

Merespons hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar Sidang Paripurna, menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.