Ketua DPR Puan Maharani Dukung Prabowo Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus tantiem bagi dewan komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tantiem merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau kepada direksi dan komisaris persero jika terjadi peningkatan kinerja meskipun perusahaan masih merugi.

"Ya kan yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung tapi kemudian atau apa namanya keuntungannya hanya sedikit namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut, keuntungan BUMN sebaiknya dikembalikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan dibagikan kepada pejabat perusahaan.

"Jadi hal itu yang menurut kami ya ada baiknya kalau keuntungan tersebut yang tadi disampaikan oleh Presiden untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Bakal Hapus Tantiem di BUMN, Dasco: Akan Ada Penghematan Hingga Rp18 Triliun

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penghapusan tantiem menghemat anggaran hingga Rp 18 triliun.

Dasco mengatakan, kebijakan penghapusan tantiem sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu dibarengi pengurangan jumlah komisaris.

"Ya memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu bulan setengah yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Prabowo Minta Direksi dan Komisaris BUMN yang Keberatan dengan Penghapusan Tantiem untuk Mundur

Menurut Dasco, penghapusan tantiem akan berdampak signifikan terhadap efisiensi keuangan negara.

"Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada," ujarnya.

"Sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali," ucap Dasco menambahkan.

Dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Prabowo menyatakan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN.

Prabowo mengaku melihat banyak hal tidak masuk akal di BUMN. Di mana, perusahaan itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.

"Saya hilangkan tantiem, saya pun tidak mengerti apa tantiem itu itu akal-akalan mereka saja dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," kata Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan, dirinya telah memangkas jumlah komisaris di beberapa perusahaan BUMN di Indonesia.

Dia mengatakan, saat ini komisaris di BUMN paling banyak hanya dijabat paling banyak hanya 5 orang.

Kebijakan itu diambil lantaran banyak perusahaan BUMN yang rugi namun jumlah komisarisnya banyak.

"Kita tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal perusahaan rugi, komisaris nya banyak banget, saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5," ujar Prabowo.

Atas hal itu, Prabowo menegaskan, dirinya telah memberikan tugas kepada Danantara untuk bisa segera membereskan persoalan-persoalan di BUMN.

Dia menyebut, keuntungan dari perusahaan BUMN harus disampaikan apa adanya jangan dimanipulasi demi hanya demi menyenangkan sejumlah pihak.

"Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN," ucap Prabowo.

"Saya juga telah perintahkan ke danantara, direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi dan untungnya, harus untung bener, jangan untung akal-akalan," sambung dia.