Prabowo Singgung Beking Tambang Ilegal, Yusril: Keinginan Beliau Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. 

Hal itu dikatakan Yusril merespons pidato Prabowo yang akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam tambang ilegal.

Termasuk perwira tinggi TNI atau Polri jika terlibat.

Kata Yusril, proses hukum akan dilakukan terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, tak terkecuali jika pelakunya adalah pejabat tinggi, purnawirawan, ataupun jenderal aktif.

“Itu satu hal yang sudah dibahas beberapa kali dalam kesempatan sebelumnya, yaitu keinginan Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan sebagainya,” kata Yusril saat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp 757,8 Triliun, Prabowo: Terbesar Sepanjang Sejarah

Menurut mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, pemerintah sudah mengambil langkah konkret, mulai dari mencabut perizinan hingga membatalkan hak guna usaha (HGU) untuk tanah-tanah yang terlantar.

HGU adalah hak hukum menggunakan tanah milik negara atau milik orang lain untuk kegiatan usaha tertentu. 

Langkah serupa juga diterapkan dalam menangani pelanggaran di sektor kehutanan.

Baca juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di 2026, Pakai Jurus Pengelolaan Fiskal Sehat

Terkait tambang ilegal, Yusril menegaskan bahwa pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku-pelaku yang melakukannya secara ilegal.

“Kalau izinnya tidak benar atau palsu atau lewat waktu, pemerintah dapat mengambil suatu langkah hukum yang tegas untuk menindak penambang-penambang ilegal seperti itu,” kata mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Yusril lalu menyoroti aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga tidak memberi manfaat bagi rakyat banyak.

“Karena ini kaitannya dengan kekayaan negara yang diambil, apalagi kadang-kadang diekspor ke luar negeri, uangnya disimpan di luar negeri. Jadi tambang itu sama sekali tidak membawa manfaat bagi kepentingan rakyat banyak,” ujar Yusril.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam tambang ilegal, tak terkecuali perwira tinggi TNI atau Polri.

Prabowo menyebut pihaknya telah menerima laporan mengenai keberadaan 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 300 triliun.

Ia meminta dukungan seluruh lembaga negara dan partai politik untuk mendukung langkah penertiban.

“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Kepada Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo memerintahkan agar mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban di daerah tertentu. 

"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu," jelasnya.

Kepada kader partainya, Gerindra, Prabowo juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kasus serupa.

Jika ada yang terlibat, ia meminta segera menjadi justice collaborator.

"Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra cepat-cepat kalau ada yang terlibat anda jadi justice collaborator, anda laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi," jelasnya.