Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Rocky Gerung: Tak Ladeni Elit yang Sebelumnya Dimanja Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus ahli filsafat Rocky Gerung menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menghapus pemberian tantiem kepada direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja persero walaupun masih mengalami kerugian.

Definisi tersebut dikutip dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor: PER-02/MBU/2009, Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2 peraturan ini menyebut, penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan perusahaan, kemampuan keuangan, serta faktor relevan lainnya (merit system). 

Sementara itu, Pasal 30 mengatur bahwa perhitungan tantiem dan insentif kinerja didasarkan pada pencapaian ukuran kinerja utama (Key Performance Indicator), dan/atau pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.

Adapun Prabowo menyampaikan langkah penghapusan tantiem dalam Pidato Kenegaraan yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 dalam Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut, tantiem akan dihapus karena banyak perusahaan BUMN yang merugi, tetapi komisaris dan direksinya mendapat tantiem dengan jumlah miliaran. 

Bahkan, menurut eks Menteri Pertahanan RI tersebut, tantiem hanyalah akal-akalan direksi atau komisaris BUMN demi mendapatkan keuntungan pribadi.

"Saya hilangkan tantiem, saya pun tidak mengerti apa tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing, supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masak ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," kata Prabowo.

Prabowo juga mengultimatum, direksi maupun komisaris BUMN lebih baik berhenti saja jika menolak kebijakan penghapusan tantiem.

Baca juga: Puan Maharani Minta Izin Buat Sampaikan Teguran pada Prabowo: Kalau Tidak Diawasi, Bisa Lupa Arah

"Kalau direksi itu, komisaris itu keberatan [tantiem dihapus, red.], segera berhenti, saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Hapus Tantiem, Prabowo Tak Ladeni Elit yang Selama Ini Dimanjakan Kebijakan Jokowi

Saat menanggapi langkah Prabowo menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN, Rocky Gerung menyinggung soal kalangan elit atau oligarki yang berkaitan dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan dihapusnya tantiem, kata Rocky, Prabowo membuat kebijakan yang berbeda dari Jokowi, yang dulunya mementingkan kalangan elit tertentu saat masih berkuasa.

"Terasa memang akhir-akhir ini, ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis, artinya mengabaikan hal-hal yang di era Pak Jokowi diservis habis-habisan melalui APBN. Karena itu menghilangkan tantiem," ujar Rocky Gerung, dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, Sabtu (16/8/2025).

Menurut mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) ini, Prabowo ingin membuat kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, sesuai amanat UUD 1945.

Sehingga, Rocky menilai, Prabowo membuat kebijakan yang tidak populer bagi kalangan elit yang sebelumnya diistimewakan oleh Jokowi.

"Jadi pandangan publik melihat bahwa pengetahuan dan kedalaman pemahaman Presiden Prabowo terhadap arah bangsa ini, dia mulai dengan memperlihatkan apa yang memang sudah dirancang dari awal oleh para pendiri negeri ini," kata Rocky.

"Itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir elit yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," sambungnya.

Sebagai pengamat, Rocky Gerung membangun pandangannya tentang adanya dukungan oligarki terhadap Jokowi berdasarkan analisisnya terhadap pola kebijakan, relasi politik, dan dinamika ekonomi selama masa kepemimpinan ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Penghormatan kepada Rakyat

Rocky Gerung juga menilai, penghapusan tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN adalah langkah yang bijak dan bentuk penghormatan kepada rakyat.

Apalagi, ia menyebut, rakyat tidak bisa terus-terusan menanti manfaat ekonomi dari kebijakan yang memberikan kelonggaran atau keuntungan bagi orang kaya atau pemilik modal yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebab, pada kenyataannya, ekonomi negara memang tidak tumbuh signifikan.

"Dalam kondisi kesulitan keuangan negara tentu bijak sekali kalau Presiden memang memutuskan supaya tantiem itu tidak diberikan, dan itu semacam penghormatan pada rakyat yang memang tidak mampu untuk menunggu trickle-down karena ekonomi tidak bertumbuh," kata Rocky.

Catatan:

• Trickle-down, atau ekonomi tetes ke bawah, adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan yang menguntungkan orang kaya atau korporasi besar (misalnya, pemotongan pajak) akan merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga manfaatnya akhirnya "menetes ke bawah" ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah dan bawah.
• Namun, teori ini kontroversial. Kritikus berpendapat bahwa manfaatnya sering kali tetap di kalangan atas, dengan sedikit dampak positif bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga meningkatkan ketimpangan ekonomi. 

Tantiem Dihapus: Prabowo Mengerti Kesulitan Rakyat dan Peringatan bagi Pejabat BUMN

Rocky Gerung juga memandang bahwa dengan menghapus tantiem, Prabowo memahami kesulitan ekonomi yang dialami rakyat dan tidak ingin muncul kecemburuan sosial.

"Terlihat keinginan Presiden untuk menghapus jarak sosial, dengan ide menghapus tantiem itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dia sebagai presiden mengerti kesulitan rakyat dan tidak ingin kecemburuan sosial," paparnya.

Penghapusan tantiem, kata Rocky Gerung, juga bisa menjadi peringatan bagi petinggi BUMN untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi.

"Tapi lebih dari itu mesti ada semacam kesadaran bahwa menjadi pejabat itu bukan untuk mencari rezeki nomplok tanpa kerja. Itu kan tantiem artinya ya diam-diam juga dapat uang tambahan selain gaji. Padahal gajinya sudah tinggi sekali," jelasnya.

"Dengan membatalkan tantiem, jadi semacam tradisi baru supaya orang tidak lagi mencari jabatan di BUMN hanya untuk mengejar tantiem," tambahnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)