SBY Ungkap Fondasi Perdamaian Aceh yang Bertahan Dua Dekade

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkap tantangan dan strategi di balik keberhasilan Perjanjian Damai Aceh yang telah bertahan selama dua dekade.

Dalam Forum Peringatan 20 Tahun Perjanjian Damai Aceh yang digelar oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta, Jumat (15/8/2025), SBY menekankan pentingnya pelaksanaan yang disiplin dan kolaboratif.

“Kami membentuk mekanisme bersama yang melibatkan pemantau internasional dan menggabungkan koordinasi sipil serta militer. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pelaksanaan yang dirancang dengan baik sama pentingnya dengan proses perundingan itu sendiri,” ujar SBY.

Pernyataan tersebut mencerminkan proses transisi yang tidak mudah—dari bayang-bayang senjata menuju ruang demokrasi yang inklusif. Perjalanan dari “peluru” ke “kotak suara” menjadi simbol harapan baru bagi rakyat Aceh untuk menyuarakan kehendak secara damai.

Perjanjian Damai Aceh, atau Kesepakatan Helsinki, ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Koningstedt Manor, Vantaa, Helsinki, Finlandia. Kesepakatan ini merupakan hasil dari lima putaran perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Proses perdamaian ini digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang aktif mendorong dialog dan membentuk tim negosiasi lintas kementerian.

Kesepakatan ini diakui dunia sebagai salah satu perjanjian damai paling inklusif dan transparan. Dalam waktu singkat, pasukan ditarik, gencatan senjata dipantau, dan mantan kombatan kembali ke masyarakat. Mekanisme bersama antara Pemerintah Indonesia dan GAM, diawasi oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), menjadi model penyelesaian konflik yang efektif. Sementara itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk “oleh dan untuk masyarakat Aceh” memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat pemulihan pasca-konflik.

Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe, menyebut perdamaian Aceh sebagai pelajaran penting bagi dunia. 

“Kita tidak boleh lupa bahwa perdamaian adalah kunci untuk maju, berinovasi, dan meraih mimpi masa depan. Banyak negara bisa belajar bahwa menjaga perdamaian memerlukan komitmen semua pihak, jauh setelah tinta perjanjian mengering,” ujar Tetsuya.

Baca juga: Prabowo Bicara Pentingnya Perdamaian di SPIEF 2025, Singgung Eks Panglima GAM Jadi Gubernur Aceh

Senada dengan itu, Dekan ERIA School of Government, Prof. Nobuhiro Aizawa, menekankan relevansi pengalaman Aceh bagi generasi mendatang.

“Aceh menunjukkan bahwa perdamaian tetap mungkin dicapai, bahkan setelah puluhan tahun konflik dan bencana besar. Ada cara untuk mengubah kebencian menjadi kepercayaan, dan hal ini telah dibuktikan oleh para pemimpin besar serta masyarakat Indonesia dan Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Pertanyaannya, bagaimana perdamaian ini bisa terus terjaga hingga 20 tahun ke depan? Sekarang saatnya kita menghargai dan mempelajari pengalaman ini dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa kembali bersatu menjaga dan meneruskan perdamaian luar biasa ini untuk masa depan.”

Acara ini menutup rangkaian peringatan selama tiga hari yang mempertemukan pemimpin nasional, mitra internasional, akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil. Peringatan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi ajakan kolektif untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan Aceh di masa depan.