Logika Perhitungan Tunjangan Anggota DPR Tuai Kritik Keras YouTuber yang juga Matematikawan

TRIBUNNEWS.COM - Pro dan kontra mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berseliweran di media massa hingga media sosial.

Termasuk pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir beberapa waktu lalu mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Satu di antaranya adalah dari YouTuber bernama Jerome Polin.

Jerome Polin yang merupakan lulusan matematika terapan Universitas Waseda Jepang menyoroti logika menghitung Adies Kadir yang menurutnya kurang tepat.

Adies Kadir adalah politikus Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Ia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo) dan telah menjadi anggota DPR RI sejak 2014.

Adapun pernyataan Adies Kadir yang membuat Jerome Polin heran adalah soal perhitungan tunjangan anggota dewan untuk perumahan dan beras.

Menurut Adies, tunjangan rumah Rp50 juta per bulan masih membuat anggota DPR "nombok" atau harus menambah dari kantong pribadi.

Ia menghitung biaya kos di sekitar gedung DPR sekitar Rp3 juta per bulan, lalu mengalikannya dengan 26 hari kerja, sehingga total menjadi Rp78 juta.

"Kalau di sekitar sini kosannya Rp3 juta, kalau dikali 26 hari kan Rp78 juta. Padahal yang didapat Rp50 juta, jadi mereka (anggota dewan) masih nombol lagi," ujar Adies dalam sebuah video wawancara

Jerome Polin pada kun Instagram pribadinya @jeromepolin, pada Kamis (21/8/2025) langsung "membongkar" hitungan tersebut dengan gaya mengajar matematika.

Baca juga: Kala Anggota DPR RI Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Masih Ada Warga Tinggal di Rumah tanpa Atap

Dalam video, Jerome mengurai hitungan sambil menulis di papan tulis.

Ia menjelaskan bahwa biaya kos Rp3 juta adalah per bulan, bukan per hari, sehingga pengurangan dari tunjangan Rp50 juta menghasilkan sisa Rp47 juta.

"Bulan sama hari enggak boleh dikali. Kalau Rp3 juta dikali 26 hari, itu artinya (gaji anggota dewan) Rp3 juta per hari. Kalau Rp3 juta per hari, itu bukan kos, itu hotel bintang lima, pak," kritik Jerome.

Tak hanya itu, Jerome juga mengkritik pernyataan Adies Kadir tentang jumlah tunjangan beras yang didapat sebesar Rp12 juta per bulan.

Dengan perhitungan sederhana, ia menghitung bahwa harga beras premium sekitar Rp15 ribu per kg, sehingga tunjangan Rp12 juta bisa membeli 800 kg beras kelas premium. 

Jika beras medium Rp12 ribu per kg, maka anggota dewan dapat tunjangan Rp12 juta setara bisa belanja 1 ton beras kelas medium.

Padahal, Jerome melanjutkan, umumnya satu orang bisa menghabiskan 100 gram nasi per makan. Jika dikali sebulan mencapai 9 kilogram nasi.

"Kalau pakai beras medium Rp12 ribu per kilogram, (tunjangan) Rp12 juta bisa untuk satu orang makan selama 111 bulan atau 9 tahun. Sedangkan tunjangan ini (Rp12 juta) itu per bulan guys, buat apa?" tanya Jerome dengan heran. 

Ia juga membandingkan dengan kondisi guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang kesulitan hidup.

"Rp50 juta per bulan buat tunjangan rumah, sementara di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes, nggak tahu makan di mana besok, tinggal di mana, hidup atau nggak, nggak tahu."

Klarifikasi Tunjangan Anggota DPR

Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI.

Menurut Adies, tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI.  

“Yang ada adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya,” jelas Adies di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Kabar soal kenaikan gaji anggota DPR RI belakangan ini memang bikin heboh publik.

Adies menambahkan, sedari awal periode 2024-2029, Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Hal ini, kata dia, karena  pemerintah pusat melalui sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh para wakil rakyat.

“Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada anggota DPR. Jadi saya luruskan, setelah saya cek lagi di Kesekjenan DPR RI, yang benar adalah tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI,” ujar politikus Golkar itu.

Adies mengklarifikasi soal pernyataannya terkait tunjangan beras, dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulannya. Adies memastikan, tidak ada kenaikan tunjangan beras lantaran nilainya masih sama seperti periode sebelumnya.

“Setiap anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp 200.000 per bulan, bukan Rp 12 juta. Yang jelas belum ada kenaikan sejak tahun 2010,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I itu.

Tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diberikan di luar gaji pokok mereka.

Selain itu, Adies juga menyampaikan, untuk tunjangan transportasi pengganti bensin yang diberikan kepada anggota DPR sebagai   menunjang mobilitas juga masih sama seperti periode sebelumnya.

“Dengan demikian, dapat saya tegaskan kembali bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI, yang ada hanya tambahan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat," kata Adies.

Adies kembali menegaskan, DPR RI sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritikan dari publik.

"Kami selaku wakil rakyat tidak alergi dengan bentuk kritikan apapun dari masyarakat. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yg berkembang di masyarakat," ujarnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Muhammad Zulfikar)