DPN Kumpulkan BMKG Hingga BNPB Simulasikan Tanggap Darurat Antisipasi Potensi Megathrust dan Tsunami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar Admin Game Tanggap Darurat dalam Menghadapi Megathrust dan Tsunami di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat Kamis (28/8/2025).

Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 adalah lembaga non struktural dipimpin oleh Presiden.

Tampak hadir dalam kegiatan itu sejumlah pimpinan lembaga dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Basarnas, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, dan BNPB.

Terdapat 110 orang peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Mereka di antaranya berasal dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkeu, Kementerian Imipas, Kemensos, Kemenkes, Kemenhub, Kemenkomdigi, Kementerian ESDM, Kementerian PU, BNPB, Basarnas, BMKG, BRIN, BIG, Mabes TNI, Mabes Polri, BPBD Jakarta, BPBD Lampung, BPBD Banten, BPBD Jawa Barat, PMI, BUMN, swasta, dan sejumlah dinas di Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Menhan Libatkan Wiranto, Dudung Abdurachman hingga Refly Harun Siapkan Dewan Pertahanan Nasional

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) sekaligus Sekretaris DPN Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto dalam sambutannya menjelaskan pesisir barat dan selatan Pulau Jawa, termasuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya, menghadapi ancaman nyata berupa potensi gempa bumi megathrust berkekuatan besar di Samudera Hindia.

Ia mengatakan jika skenario itu terjadi, dampaknya dapat menimbulkan gelombang tsunami yang berpotensi melanda wilayah pesisir, mengancam keselamatan jutaan jiwa, serta membahayakan pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. 

Dalam konteks tersebut, kata dia, DPN hadir untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan solusi kebijakan strategis kepada Ketua DPN yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Baca juga: Wantannas Bertransformasi Jadi Dewan Pertahanan Nasional, Sebagian Personel Dikembalikan Ke TNI

Ia mengatakan peran tersebut sangat penting, khususnya terkait isu-isu utama dan strategis terkait pertahanan nirmiliter dan keselamatan bangsa. 

"Ancaman bencana megathrust dan tsunami tidak hanya berdimensi geologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap keamanan nasional, ketahanan sosial, dan keberlangsungan pemerintahan," ujarnya.

"Oleh karena itu, kehadiran DPN dalam forum ini merupakan wujud dari strategi kebijakan pertahanan yang terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan bangsa," lanjut dia.

Ia mengatakan tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk menguji sejauh mana tingkat interoperabilitas, melatih penerapan regulasi terkait bencana, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan instansi terkait. 

Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan melalui forum ini, solusi kebijakan strategis lintas sektor dapat dirumuskan dalam menghadapi skenario darurat, bencana megathrust dan tsunami. 

"Ini bukan di level operasional, bukan di level taktis lapangan, tetapi ini di level posko, di level strategis untuk kita menguji regulasi yang ada, bagaimana interoperabilitas antar kementerian lembaga. Saya berharap kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, lebih rutin, lebih sering," ungkapnya.

"Saya kira para peserta yang nanti duduk di kementeriannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya sudah tahu, sudah saling kenal apa yang dikerjakan kementeriannya dan kita sudah tahu bahwa kita sudah sering berkoordinasi, yang sudah sering kita lakukan di permainan ini, bisa kita laksanakan dalam pelaksanaannya nanti di lapangan," ujarnya.

Ia juga berpesan juga kepada masyarakat agar tidak perlu resah. 

Kegiatan itu digelar bukan untuk menakut-nakuti. 

"Tetap tenang, ini adalah antisipasi saja kita berjaga-jaga. Jadi walaupun kita ada di daerah yang rawan bencana, kita harus siap. Tapi kita tidak usah cemas, tidak usah resah. Kegiatan ini kita laksanakan untuk antisipasi kita," pungkasnya.