Hasil Rapat Kabinet Prabowo pasca Demo di Jakarta, Menhan: Presiden Tugaskan BIN Pantau Situasi

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengumumkan hasil rapat kabinet Presiden RI Prabowo Subianto terkait perkembangan kondisi keamanan di Indonesia usai gelombang demonstrasi yang terjadi di pekan ini, Minggu (31/8/2025). 

Rapat kabinet kali ini digelar setelah rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di kawasan Gedung DPR Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir.

Gelombang demonstrasi diketahui terjadi sejak 25 Agustus 2025, berawal dari aksi 'Bubarkan DPR RI' di Jakarta.

Aksi tersebut, dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.

Adapun puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat berada di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Imbasnya, terjadi aksi di sejumlah daerah hingga terjadi kericuhan. Termasuk di Solo, Jawa Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Kini, sejumlah pihak dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, mengikuti rapat di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Termasuk Menteri Pertahanan, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya, Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan bahwa Presiden terus memantau perkembangan aksi demo di sejumlah daerah. 

"Presiden saat ini, berada di Tanah Air dan terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di Ibu Kota, Jakarta."

"Dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada kepolisian negara RI dan Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ucapnya, Minggu malam. 

Baca juga: Menhan Sjafrie Sebut TNI-Polri Wajib Lindungi Rumah Pejabat dan Aset Negara Dari Perusakan

Kemudian, Presiden disebut telah menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas pelanggar hukum.

"Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap penegakan hukum," lanjut Sjafrie didampingi Kapolri dan Panglima TNI saat konferensi pers. 

Sjafrie menambahkan, Presiden telah memberikan penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik dalam bentuk kerusakan benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilakukan penindakan tegas dan secara hukum.

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarah yang memasuki wilayah pribadi maupun institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman," jelas Jenderal TNI purnawirawan itu.

Sjafrie menegaskan, Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bisa mengganggu kedaulatan NKRI.

Lebih lanjut, Sjafrie mengatakan, Presiden menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus memantau situasi aksi di sejumlah tempat yang berujung ricuh.

Prabowo juga meminta BIN untuk melaporkan dinamika yang terjadi di lapangan.

BIN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

"Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan ke Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan."

"Mendagri (Tito Karnavian) ditugaskan untuk terus berkoordinasi dan mengendalikan pemerintahan di daerah dan mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat," kata pria kelahiran 30 Oktober 1952 itu.

"Oleh karena itu, ini adalah suatu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah," imbuhnya. 

Poin selanjutnya, Sjafrie mengatakan, Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan (Kasad), baik angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional.

"Dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut UU," ucapnya. 

Baca juga: 12 Poin Sikap Presiden Prabowo, Ketum Partai, Pimpinan DPR terkait Demo di Jakarta dan Wilayah Lain

Sementara Kapolri akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakkan hukum secara cepat terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Ini adalah pesan yang perlu saya sampaikan atas petunjuk Bapak Presiden," terang Sjafrie. 

Diketahui, wakil menteri dan kepala badan yang hadir dalam sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Pantauan Tribunnews, sejumlah menteri tiba di Istana mengenakan kemeja putih. Mereka turun dari mobil dinas berwarna hitam lalu berjalan cepat menuju pintu masuk.

Suasana di sekitar pintu keluar rapat tampak dijaga ketat pasukan pengamanan Presiden.

Beberapa di antaranya sempat berjabat tangan sebelum memasuki ruangan sidang.

Petugas Paspampres juga terlihat mengawal ketat jalannya kedatangan.

Hujan gerimis yang mengguyur kawasan Istana membuat staf protokoler menyiapkan payung berwarna merah muda dan kuning untuk melindungi para pejabat.

Mobil dinas menteri tampak berjejer di halaman depan. Suasana cukup ramai dengan aparat keamanan yang berjaga di titik-titik strategis.

Sidang kabinet ini digelar secara mendadak oleh Presiden Prabowo di tengah memanasnya situasi politik pasca-demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia beberapa hari terakhir.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Igman Ibrahim)