Ketua MKD DPR Minta Seluruh Ketua Umum Parpol Nonaktifkan Kader yang Bermasalah dari Anggota Dewan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam meminta kepada seluruh ketua umum partai politik bertindak tegas kepada kadernya yang menjadi anggota DPR RI.

MKD adalah singkatan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu salah satu alat kelengkapan tetap di DPR RI.

MKD berfungsi untuk menegakkan kode etik anggota DPR hingga menyelidiki dan memverifikasi pengaduan terhadap anggota DPR.

Nazaruddin Dek Gam, yang juga legislator dari Fraksi PAN tersebut, mengatakan, setiap ketua umum harus mengambil langkah penonaktifan terhadap anggota DPR dari fraksi partainya yang bermasalah.

Termasuk permintaan itu disampaikan Dek Gam kepada Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

"Ketua umum siapapun, mau PAN mau siapapun ya kita minta untuk segera menonaktifkan," kata Dek Gam saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Minggu (31/8/2025).

Terkini, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh telah mengambil tindakan demikian.

Surya Paloh menetapakan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI karena pernyataan yang dinilai memperkeruh suasana dan mencederai perasaan rakyat belakangan ini.

Keputusan itu ditetapkan langsung terhitung pada Senin, 1 September 2025.

"Bahwa atas pertimbangan hal hal tersebut diatas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Lebih lanjut, Partai NasDem juga kata Hermawi, menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Dirinya lantas menegaskan kalau pernyataan dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach belakangan telah menyimpang dari perjuangan Partai NasDem.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," tandas dia.

Di sisi lain, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memilih bungkam terkait desakan agar anggota DPR RI dari fraksinya, Eko Patrio dan Uya Kuya, dinonaktifkan sementara sebagai Anggota DPR RI.

Hal tersebut seusai maraknya gelombang aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa hari terakhir yang berujung ricuh.