H-1 Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat: BEM se-UI Siapkan Aksi, DPR Sudah Temui Perwakilan Mahasiswa

TRIBUNNEWS.com - Desakan terhadap pemerintah dan DPR lewat "17+8 Tuntutan Rakyat" akan memasuki deadline alias tenggat waktu pada Jumat (5/9/2025).

"17+8 Tuntutan Rakyat" adalah seruan yang diprakarsai sejumlah selebgram dan tokoh publik, seperti Jerome Polin dan Abigail Limuria, yang kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Isi dari "17+8 Tuntutan Rakyat" yang deadline-nya berakhir pada 5 September 2025 adalah:

Untuk Presiden

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.

Untuk Polisi

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Baca juga: Dari Sopir jadi Anggota DPR, Ahmad Sahroni Crazy Rich Tanjung Priok Kini Dicari, Hartanya Rp328 M

Untuk DPR

• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Pastikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

BEM se-UI Bakal Aksi

Menjelang deadline "17+8 Tuntutan Rakyat", Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi pada pekan ini.

Meski belum bisa memastikan kapan waktunya dan jumlah peserta, Ketua BEM UI, Atan Zayyid Sulthan, menegaskan aksi bakal dikakukan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat. Aksi itu dalam waktu dekat, minggu ini," katanya, Rabu (3/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Kami tegaskan, bahwa kami akan membawa aksi yang konstruktif dan juga berfokus pada perubahan-perubahan kebijakan," tegas dia.

DPR Bertemu Perwakilan Mahasiswa

Di hari pertama anggota DPR RI kembali berkantor, Rabu, setelah hampir sepekan work from home (WFH), wakil rakyat bertemu perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pimpinan yang bertemu perwakilan mahasiswa adalah Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Saan Mustopa dari NasDem, dan Cucun Ahmad dari PKB.

Beberapa elemen aktivis mahasiswa yang terlihat hadir adalah BEM UI, BEM Trisakti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Dalam kesempatan itu, sejumlah tuntutan dibacakan oleh perwakilan mahasiswa.

Di antaranya adalah pembentukan tim independen atas tewasnya warga sipil, termasuk pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, selama gelombang demonstrasi di bulan Agustus 2025.

Mereka juga mendesak percepatan pemnbahasan RUU Perampasan Aset.

Tak hanya itu, perwakilan mahasiswa juga menyinggung sikap apatis anggota DPR RI terhadap rakyat di tengah sulitnya ekonomi.

"Ada wakil rakyat yang justru tunjangannya dinaikkan, simbolisasi joget-joget. Bapak, Ibu, seakan-akan melupakan kami yang seharusnya diwakilkan setiap pertemuan rapatnya," kata perwakilan mahasiswa.

Baca juga: 2 Hari Andika Siswa SMK Hilang usai Ikut Demo di DPR, Diduga Jadi Korban Kekerasan, Kini Meninggal

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan HMI DIPO, Abdul Hakim, meminta agar pimpinan DPR RI yang hadir agar menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mereka ingin agar pimpinan DPR RI membantu dalam membebaskan pendemo di berbagai wilayah Indonesia yang ditahan.

"Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami, kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan, sepakat," ujar Abdul Hakim.

"Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan kawan kami, seluruh indonesia lepaskan, kita ini bukan tebusan, kita ini bukan pemberontak, kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar," sambungnya.

Setelah mendengar tuntutan dan aspirasi dari perwakilan mahasiswa, Dasco pun menyampaikan permintaan maaf.

Ia mengakui, selama ini anggota DPR RI kurang dan banyak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Dasco pun berjanji, pihaknya akan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja DPR RI.

"Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," ungkap Dasco.

"Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," lanjutnya.

Komnas HAM Rilis Jumlah Korban

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis data korban tewas selama demonstrasi yang terjadi sejak Senin (25/8/2025).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan setidaknya 10 orang meninggal dunia, sebagian diduga menjadi korban kekerasan aparat.

Anis mengatakan pihaknya masih menyelidiki soal dugaan tersebut.

"Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki," jelas Anis, Selasa.

Berikut ini daftar 10 korban meninggal:

1. Affan Kurniawan – driver ojol, tewas tertabrak rantis Brimob di Jakarta
2. Akbar Basri – tewas saat Gedung DPRD Makassar terbakar
3. Sarina Wati – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
4. Syaiful Akbar – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
5. Budi Haryadi – tewas dalam insiden kebakaran DPRD Makassar
6. Rusdamdiansyah – driver ojol, tewas akibat pengeroyokan di Makassar
7. Sumari (60) – tukang becak, diduga tewas terpapar gas air mata di Solo
8. Rheza Sendy – mahasiswa Amikom Yogyakarta, tewas saat aksi ricuh
9. Iko Juliant Junior – mahasiswa UNNES, meninggal setelah diduga dianiaya
10. Andika Lutfi Falah – pelajar SMKN 14 Tangerang, tewas saat demo di DPR RI

Selain korban meninggal, Komnas HAM juga mencatat sebanyak 1.683 ditangkap dan ditahan dalam kurun waktu 25 Agustus-1 September 2025 selama demonstrasi berlangsung.

Korban luka mencapai 429 orang, di mana 46 di antaranya masih dirawat.

Komnas HAM juga mencatat ada 28 aduan masyarakat, mayoritas terkait penangkapan sewenang-wenang oleh aparat.

Awal gelombang demonstrasi terjadi di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), bertajuk "Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai".

Tuntutan utama adalah pembubaran DPR, dipicu isu tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta.

Kericuhan terjadi di sekitar flyover Ladokgi dan Restoran Pulau Dua setelah rombongan pelajar bentrok dengan aparat.

Aksi berlanjut pada Kamis (28/8/2025), oleh kelompok buruh, menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

Bentrok kembali pecah saat massa buruh bubar dan pelajar kembali terlibat.

Puncaknya, pengemudi ojol Affan Kurniawan tewas tertabrak rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sejak itu, demonstrasi meluas ke berbagai kota.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Rizki Sandi/Reza Deni/Alfarizy Ajie, Kompas.com)