Sosok Syarif Hamzah Asyathry, Wasekjen GP Ansor yang Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Syarif Hamzah Asyathry, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/9/2025).

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuote ibadah haji.

Penyidik memusatkan pemeriksaan ini untuk menelusuri hubungan Syarif dengan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik (BBE) yang disita saat penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).

"Yang bersangkutan (Syarif Hamzah Asyathry) dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara YCQ," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami kaitan barang bukti yang diamankan dari rumah Yaqut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025.

Dalam penggeledehan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diduga menyimpan informasi penting terkait dugaan penyelewangan kuota haji.

Selain Syarif, KPK juga memeriksa lima saksi yang merupakan pihak asosiasi travel, yakni:

• Syam Resfiadi, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi)
• Muhammad Al Fatih dari Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri)
• Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri)
• Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama
• Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Muhamad Agus Syafii

Lalu, siapa Syarif Hamzah Asyathry?

Baca juga: KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Temuan Dokumen dari Rumah Yaqut Cholil

Sosok Syarif Hamzah Asyathry

Syarif Hamzah Asyathry adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).

Ia tercatat sebagai satu dari 49 Wakil Sekretaris Jenderal yang dilantik di Istora Senayan, Jakarta pada Senin (27/05/2024). 

Prosesi pelantikan Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor periode 2024–2029 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf.

GP Ansor sendiri didirikan di Banyuwangi, Jawa Timur pada 24 April 1934.

Kasus 

Kasus ini berawal dari kebijakan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023–2024. 

Kebijakan pembagian kuota haji dengan skema 50:50 antara reguler dan khusus dianggap menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. 

Penyimpangan ini diduga membuka peluang praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum Kementerian Agama (Kemenag) maupun biro perjalanan.