Perkuat Siskamling, Dirjen Polpum Gelar Pertemuan dengan Forkopimda dan Jajaran Kesbangpol Jakarta
Bahtiar menegaskan kembali terdapat beberapa arahan Mendagri kepada Kepala Daerah dalam rangka antisipasi dampak aksi unjuk rasa
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin menggelar pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, Polda, Kodam, Polda hingga Binda dalam rangka meningkatkan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing.
Arahan ini disampaikan melalui 2 surat edaran yakni terkait optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta antisipasi dampak aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat.
Baca juga: Kemendagri Catat 107 Aksi Terjadi di 32 Provinsi Sejak 25 Agustus: Kantor DPRD Paling Terdampak
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lt. 15 Gedung H Kantor Pemprov DKI Jakarta, Senin 8 September 2025.
Bahtiar menegaskan kembali terdapat beberapa arahan Mendagri kepada Kepala Daerah dalam rangka antisipasi dampak aksi unjuk rasa.
Diantaranya kepala daerah melaksanakan Rapat Forkopimda; sambangi/duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh; Laksanakan Doa Kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan Pemerintah; Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, bansos, dll; Tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik-musik seperti berpesta; Jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga.
Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dll, dilaksakan secara sederhana; Tunda semua keberangkatan ke luar negeri; Semua Kepala Daerah dalam kondisi rawan harus di dalam daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkompimda.
"Selain, arahan tersebut telah dikeluarkan Surat Kemendagri No : 300.1.4/e.1/BAK Perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 3 September 2025", ungkap Bahtiar.
Dalam surat tersebut, terdapat poin penting dalam meningkatkan peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali Pos Ronda.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan edaran tentang "Kesiapsiagaan Jaga Jakarta" melalui Instruksi Sekda Nomor 64 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025. Instruksi tersebut melibatkan berbagai OPD dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan memberikan keamanan serta pelayanan kepada masyarakat; Sosialisasikan dan menyiapkan strategi komunikasi Hashtag Jaga Jakarta; Siapkan Sapras peta wilayah, peta konflik sosial, peta data kependudukan, pertolongan pertama pada kecelakaan, petugas piket; Melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (Kominda).
Baca juga: Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Agar Mengaktifkan Siskamling
Bahtiar juga mengungkapkan ada contoh baik yang bisa direflikasi daerah lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri.
“Saya apresiasi Pemprov DKI aksi Gotong Royong Gerak Cepat Jaga Jakarta di Halte Transjakarta Central Senen dan Halte Transjakarta Toyota Rangga, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025. Selain itu, kegiatan kolaborasi pembersihan fasilitas umum pascaaksi unjuk rasa ini, melibatkan 215 orang dari unsur pasukan pelangi, komunitas ojek online, pedagang dari PD Pasar Jaya, pelajar dan Solidaritas Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Indonesia (SIKAPI)”. Ujar Bahtiar.
Lebih lanjut, ia juga katakan gotong royong jaga keamanan melalui Siskamling menjadi langkah positif melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing mulai dari level pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamata, kelurahan, RT/RW dan libatkan elemen masyarakat lainnya, seperti FKDM, FKUB, PPK dan forum yang ada di masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Aang Witarsa, Kabinda DKI, Mayjend TNI. Joko Suparyoto, Kaban Kesbangpol Pemprov DKI Matsani, Kasuban Kesbangpol Se-DKI, Wakasat Pol PP DKI M. Rizki Adhari, Kasubdit Binpolmas Polda Metrojaya AKBP. Jajang Hasan Basri.dan perwakilan Kodam jaya.
Jadi Tergugat Bersama Gibran di PN Jakarta Pusat, KPU Tidak Banyak Komentar |
![]() |
---|
Kapuspenkum Angkat Bicara soal Kejagung Wakili Wapres Gibran di Sidang Gugatan Rp 125 Trilliun |
![]() |
---|
10 Anak di Bawah Umur Tersangka Kericuhan Bekasi Dibebaskan, Polisi: Proses Hukum Tetap Jalan |
![]() |
---|
Tutupi Wajah, Momen Petugas Kejaksaan Wakili Gibran di Sidang Gugatan Subhan Palal di PN Jakpus |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Besok Selasa, 9 September 2025, Hampir Seluruh Wilayah Hujan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.