5 PR Purbaya Yudhi usai Jadi Menkeu yang Baru: Masalah Pajak, Utang, hingga Rasionalisasi APBN 2026

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan lima pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru.

Purbaya Yudhi resmi dilantik menjadi Menkeu yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

Purbaya menggantikan posisi Sri Mulyani yang di-reshuffle Presiden Prabowo dari Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.

Menurut Bhima Yudhistira, ada lima PR yang harus dikerjakan oleh Purbaya Yudhi setelah ia dilantik menjadi Menkeu yang baru.

Pertama, masalah pajak yang menjadi beban yang cukup berat bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Bhima menilai masalah pajak ini harus diselesaikan agar konsumsi rumah tangga bisa naik.

Kedua, Purbaya harus bisa mengecek insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. 

Insentif pajak atau pemotongan tarif pajak adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendatangkan para investor. Adanya insentif pajak akan mendorong investor untuk menanamkan modal mereka di negara bersangkutan.

Pemberian potongan tarif pajak tentu akan menjadi pertimbangan yang meyakinkan para investor untuk berinvestasi.

"Yang pertama adalah semua beban-beban yang cukup berat bagi masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah dari sisi pajak, dari sisi pungutan itu yang harus diselesaikan paling cepat itu karena kita butuh konsumsi rumah tangga naik."

"Kedua adalah kita minta tolong main yang baru ini Pak Yudi Purbaya tolong cek insentif-insentif pajak itu besar sekali itu setiap tahun kita keluar Rp530 triliun untuk belanja perpajakan. Ngasih insentif 20 tahun bebas pajak."

Baca juga: Purbaya Yudhi Sempat Tak Percaya Ditunjuk Jadi Menkeu, Ngaku Kaget Saat Ditelepon Nomor Asing

"Nah, itu coba di dicek insentif-insentif fiskal itu sudah tepat sasaran belum audit perusahaan-perusahaan yang sudah menikmati pemotongan PPh badan terutama dalam konteks investasi apakah sudah benar laporan keuangannya sudah benar menyerap tenaga kerja," kata Bhima dalam Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (9/9/2025).

Ketiga, masalah utang. Purbaya dinilai harus bisa memiliki inovasi dalam melakukan renegosiasi utang.

"Berikutnya lagi adalah soal utang. Nah, soal utang ini coba lakukan inovasi untuk melakukan renegosiasi restrukturisasi utang. Utang itu bisa ditukar dengan berbagai program yang bermanfaat buat masyarakat."

"Jadi, banyak cara-cara inovatif sehingga kita enggak bayar Rp 800 triliun per tahunnya, beban bunga utang. Tahun depan kan akan lebih berat lagi beban bunga utangnya," jelas Bhima.

Keempat, masalah rangkap jabatan bagi para wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

"Nah, yang berikutnya adalah kita mohon agar wakil menteri terutama Wamenkeu yang ada di lingkaran Kemenkeu yang rangkap jabatan yang masih mendapatkan gaji tantiem (bentuk penghargaan atau bonus tahunan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris) itu dari BUMN itu enggak boleh."

"Karena ini juga masalah soal rangkap jabatan dan juga menunjukkan adanya profesionalitas dan jangan ada konflik kepentingan," terang Bhima.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Menkeu, Gaya Komunikasi Purbaya Yudhi Langsung Dikritik Nirempati

Kelima, masalah rancangan APBN 2026. Bhima menilai Purbaya harus bisa melakukan rasionalisasi RAPBN 2026. Sebagai Menkeu, Purbaya juga harus bisa menjadi rem bagi pemerintah terkait pengeluaran negara.

"Nah, salah satu lagi yang harus didorong adalah terkait dengan rancangan APBN 2026 ke depan itu harus 
ada rasionalisasi dan harus jadi rem."

"Sekali lagi, fungsi dari Menteri Keuangan ini menjadi rem bukan ikut ngegas. dia bisa memberikan informasi buat Pak Prabowo, 'Pak, ini kondisi fiskal lagi enggak oke, kondisi utang lagi berat, pajaknya juga kalau tidak ada kenaikan basis pajak baru, maka yang kena adalah konsumsi dan masyarakat di dalam negeri."

"Jadi, tolong rancangan APBN ini betul-betul mendorong stabilitas dan juga penguatan daya beli industri dalam negeri dan konsumsi atau masyarakat domestik," pungkasnya.

Baca juga: Pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya, Guru Besar FEB UI Ingatkan Hal Ini ke Investor

Sri Mulyani Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya

Kementerian Keuangan pagi ini menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) menteri keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (9/9/2025).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani Indrawati menyatakan undur diri setelah posisinya digantikan Purbaya Yudhi dan meminta untuk menghormati ruang pribadinya setelah tidak lagi mengemban jabatan publik.

"Saya pamit undur diri pagi hari ini, dan mohon mulai saat ini untuk kami menghormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengucapkan selamat kepada Purbaya yang kini telah resmi menjadi Menkeu yang baru.

Sri Mulyani mengingatkan, Menkeu memiliki tanggung jawab yang sangat penting utamanya dalam menjaga keuangan negara.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru. Pak Purbaya Yudhi Sadewa. Selamat mengemban amanah dan tanggung jawab yang sangat penting yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara, dan memimpin Kementerian Keuangan," tutur dia.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Nitis Hawaroh)

Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.