Soal Data Capres-Cawapres Rahasia, Hadar Nafis Gumay: KPU Blunder, Ketua dan Jajaran Harus Mundur

Keputusan KPU yang Kontroversial

• Pada 21 Agustus 2025, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan 16 dokumen syarat capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen tersebut termasuk:

Fotokopi ijazah

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Rekam medis

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Surat keterangan tidak pailit

NPWP dan SPT pajak 5 tahun terakhir
 
Pembatalan Aturan oleh KPU

• Setelah mendapat kritik dari publik, DPR, dan Komisi Informasi Pusat, KPU membatalkan aturan tersebut pada 16 September 2025
• Ketua KPU Afifuddin menyatakan bahwa pembatalan dilakukan demi transparansi dan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik