Reformasi Polri, Apa yang Diperbaiki? Aryanto Sutadi: Pengawasan Lemah, Harus Ada Pakta Integritas
Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi mengungkapkan apa yang perlu diperbaiki dalam rangka reformasi Polri, di antaranya adalah masalah pengawasan.
Jika perlu, komandan atau atasan polisi ini diganti setiap bawahannya bermasalah.
Karena jika tidak ada penindakan tegas, maka kultural Polri yang dinilai buruk oleh publik ini tidak akan bisa berubah.
Bahkan sering kali ditemukan jika bawahan polisi ini berulah, ternyata atasannya ini sama-sama bermasalah.
Aryanto juga menilai selama ini para pimpinan di institusi Polri ini tidak perhatian dengan apa yang dilakukan bawahannya.
Baca juga: Tim Reformasi Polri Diharapkan Tak Sekadar Gimik
"Jadi tadinya ya kalau seandainya ada orang atasan membiarkan bawahnya itu kena (masalah) gitu, jangan itu dianggap sebagai biasa. Atasannya disikat juga, komandannya juga harus bertanggung jawab itu kalau perlu diganti itu tadi."
"Kultural itu enggak jalan itu karena apa? Adanya pelanggaran tidak ditindak dengan tegas. Kenapa tidak ditindak dengan tegas? Karena selama ini pelanggaran yang dilakukan bawaan itu mestinya diawasi oleh atasannya, tapi atasannya sendiri juga sudah busuk juga."
"Jadi kan enggak bisa bagus kan itu, termasuk juga komandan setempat itu tidak care dengan apa yang diadakan, dilakukan oleh bawaan," jelas Aryanto.
Aryanto menyebut, sebenarnya Polri sudah memberlakukan asesmen untuk SDM yang ada di Polri.
Namun hal itu dinilai belum cukup, masih diperlukan adanya pakta integritas, terutama bagi jajaran pimpinan Polri.
Baca juga: Dorong Reformasi Polri, Akademisi Sebut Kurikulum Pendidikan Formal Kepolisian Harus Dikoreksi Total
Agar nantinya jajaran pimpinan Polri baik di daerah maupun di pusat bisa menjamin para bawahannya ini tidak bermasalah.
Kinerja Polri juga bisa lebih maksimal karena ada target dan ukuran yang jelas.
Menurut Aryanto hal ini perlu dilakukan jika Polri ingin benar-benar melakukan perbaikan institusi.
"Padahal untuk SDM sekarang ini untuk jabatan polisi sudah ada asesmen. Asesmen dinilai itu kemampuannya, berapa kapasitas pemimpin dan sebagainya, tapi yang belum disertai sekarang adalah pakta integritas."
"Artinya gini, 'kamu kalau jabat segini apa taruhan kamu' gitu misalnya ya, kalau saya jadi Kapolri. Misalkan jadi Kapolres, 'Pak, saya jamin daerah saya bebas narkoba. Daerah saya bebas judi. Kalau tidak ganti saya,' ada target dan ada ukuran, gitu."
"Ini yang harus disampaikan pada masyarakat bahwa polisi itu betul-betul berkeinginan untuk memperbaiki lah," jelas Aryanto.
Baca juga: Dorong Reformasi Polri, Akademisi Sebut Kurikulum Pendidikan Formal Kepolisian Harus Dikoreksi Total
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kapolri-di-mako-brimob-kwitang-senin-1-sep-2025.jpg)