PDIP Ingatkan Kadernya Jaga Wibawa Partai Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, meminta seluruh kader partai menjaga disiplin, etika, serta wibawa partai menyusul pemecatan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu. 

Wahyudin dipecat setelah videonya yang menyebut akan “merampok uang negara” viral di media sosial.

Baca juga: Wahyudin Moridu Anggota DPRD Gorontalo Dipecat dari PDIP usai Ngaku Ingin Habiskan Uang Negara

"Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing," kata Komarudin kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).

Komarudin menekankan PDIP tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap kader yang melanggar nilai-nilai partai. 

"Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat," ujarnya.

Bahkan, kata Wahyudin, DPP PDIP bisa melakukan pemecatan seperti yang sudah dijatuhkan kepada Wahyudin.

"DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin," ucapnya. 

Baru-baru ini, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu menjadi sorotan karena videonya viral di media sosial.

Pada video tersebut, ia mengeluarkan pernyataan 'kontroversial' meski ucapannya terlihat seperti bercanda.

"Hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara," ucapnya sambil tertawa. 

Baca juga: Harta Wahyudin Moridu, Anggota DPRD Gorontalo juga Putra Eks Bupati Punya Kekayaan Minus Rp 2 Juta

"Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin," ujar Wahyudin, mengutip Tribungorontalo.com.

Video tersebut menyebar cepat di Facebook serta grup-grup WhatsApp.

Sebelumnya PDIP memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Wahyudin Moridu adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024–2029 dari fraksi PDIP.

Pemecatan ini menyusul viralnya video Wahyudin yang secara sadar melontarkan perkataan ingin 'merampok uang negara' dan 'memiskinkan negara', yang dinilai melukai hati masyarakat.

Wahyudin dinilai melanggar kode etik partai maupun sebagai anggota legislatif.

"Benar, surat pemecatan lagi diproses," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat kepada TribunGorontalo.com, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Djarot, kesalahan Wahyudin sudah sangat fatal hingga menimbulkan kekecewaan publik. 

Karena itu, pemecatan menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh.

"Itu sudah masuk pelanggaran berat, dan setiap pelanggaran tentu ada sanksinya," tegas Djarot.

Dalam kasus Wahyudin, ia menilai bobot pelanggaran sudah jelas berada pada level tertinggi.

"Menurut saya, itu sudah masuk pelanggaran berat. Lagi diproses pemecatan pada yang bersangkutan, itu juga sesuai dengan surat laporan dan rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan Gorontalo disertai dengan bukti-bukti yang cukup," ujarnya.

DPP PDIP disebut Djarot tak akan menutup mata terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, terlebih kasus Wahyudin telah menimbulkan kegaduhan besar di tengah masyarakat.

"Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi, dan sanksi disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran tersebut," tambah Djarot.

Profil Wahyudin Moridu

Wahyu Moridu adalah putra dari mantan Bupati Boalemo, Darwis Moridu.

Wahyudin lahir di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, pada 11 November 1995.

Wahyu Moridu memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo periode 2019-2024.

Saat dilantik pada 26 Agustus 2019 silam, Wahyu baru berusia 23 tahun.

Ia selanjutnya mendaftarkan diri di pemilihan legislatif (Pileg) Provinsi Gorontalo tahun 2024.

Wahyu Moridu mewakili daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.

Wahyudin Moridu sukses meraup 5.654 suara dari dapil 6 tersebut.

Politikus muda PDIP ini akhirnya duduk di kursi DPRD Provinsi Gorontalo dan menjadi anggota Komisi I.

Komisi I memiliki tugas pokok menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Provinsi Gorontalo, khususnya di sektor hukum, politik, dan pemerintahan umum.