Polemik Dapur MBG di DPR, Charles Honoris: Siapa Pun Boleh Ikut Asal Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, angkat bicara terkait isu keterlibatan anggota dewan dalam pengelolaan dapur makanan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Charles menegaskan bahwa program MBG terbuka untuk umum dan siapa pun boleh berpartisipasi, asalkan dijalankan secara profesional.

"Kalau pun ada anggota dewan yang terlibat, ya tidak masalah selama dijalankan dengan profesional. Tapi yang pasti, saya pribadi tidak punya dapur MBG," ujar Charles kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

Ia mengaku tidak pernah menanyakan langsung kepada rekan-rekannya di Komisi IX soal kepemilikan dapur MBG. 

Menurutnya, karena program ini bersifat terbuka, keterlibatan siapa pun tidak perlu dipersoalkan selama memenuhi syarat.

"Kami tidak pernah menanyakan apakah anggota DPR punya SPPG atau tidak, karena program ini memang dibuka untuk publik. Siapa saja boleh ikut," tambahnya.

Baca juga: Temuan Ulat di Menu Makan Bergizi Gratis di Pamekasan, Kepala Sekolah Buka Suara

Namun, Charles menyayangkan jika ada pihak yang belum berpengalaman di bidang konsumsi justru menjadi mitra SPPG. 

Ia menekankan bahwa tanggung jawab pengelolaan dapur MBG sangat besar dan tidak bisa dianggap enteng.

"Bayangkan, satu dapur harus menyediakan makanan untuk 3.000 sampai 4.000 siswa setiap hari. Itu bukan tugas mudah," tegasnya.

"Kalau yang mengelola tidak punya pengalaman, ya kita bisa lihat sendiri dampaknya—tata kelola jadi berantakan," lanjut legislator dari Fraksi PDIP itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa sejumlah anggota DPR dan DPRD memang menjadi mitra program MBG. 

Mereka memiliki dapur yang telah terverifikasi dan mulai beroperasi.

"Kami baru mengetahui setelah proses verifikasi. Beberapa pemilik dapur ternyata adalah orang-orang yang sudah kami kenal," ungkap Dadan dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.

Dadan menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan murni berdasarkan kemampuan mitra dalam memenuhi persyaratan teknis. 

Ia menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program MBG.