Gapembi Tegaskan Tak Ada Dapur Fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Dapur Bergizi Indonesia (Gapembi), H. Alven Stony, menegaskan isu ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan isu yang tidak berdasar.

Menurut dia, tudingan tersebut muncul karena kesalahpahaman terhadap status sejumlah lokasi dapur yang masih dalam tahap persiapan di sistem Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tidak ada dapur fiktif. Lokasi-lokasi yang disebut fiktif itu sebenarnya sudah diajukan masyarakat melalui laman resmi BGN. Pengajuan itu terbuka bagi siapa pun, asalkan memenuhi syarat administrasi dan lokasi yang sesuai,” ujar Alven usai bincang pagi pengurus Gapembi bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Baca juga: Ompreng Murahan di Dapur MBG Bisa Picu Keracunan, BGN Diminta Tertibkan

Ia menjelaskan, setelah pengajuan lokasi disetujui BGN, statusnya otomatis berubah menjadi 'proses persiapan'. Sejak saat itu, calon mitra diberi waktu 45 hari mulai beroperasi.

Apabila dalam masa tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti, pihak BGN akan memanggil mitra atau yayasan terkait menandatangani komitmen wajib operasional.

“Dari tanggal komitmen itu, diberi waktu maksimal satu bulan untuk memulai operasional. Kalau tetap belum bisa berjalan, maka dilakukan roll back agar kesempatan bisa diberikan kepada calon mitra lain yang siap. Jadi prosesnya adil bagi semua pihak,” katanya.

Sekretaris Jenderal Gapembi Hasan Basri menambahkan, agar pelaksanaan program berjalan lancar dan terstandar, semua pihak diminta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

“Diminta kepada semua pihak untuk mengikuti SOP dan petunjuk teknis, yaitu mengurus Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal, menyusul MoU antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka percepatan pelayanan puluhan ribu dapur,” ujar Hasan.

Tidak Ada Unsur Paksaan

Terkait adanya penolakan dari sebagian sekolah terhadap program MBG, Alven menegaskan, tidak ada unsur paksaan. Sekolah-sekolah, termasuk yang berstatus swasta dan sudah memiliki kantin mandiri, bebas menentukan sikap.

“Kalau sekolah-sekolah swasta yang sudah mapan merasa tidak memerlukan MBG, silakan saja menolak. Tapi jangan memprovokasi sekolah lain agar ikut menolak,” ujarnya.

Alven menambahkan, banyak sekolah dan pesantren justru antusias bergabung karena melihat manfaat langsung dari program tersebut. Bahkan, kantin sekolah yang sudah ada dapat berpartisipasi menjadi dapur MBG asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Program ini terbuka, transparan, dan berpihak pada peningkatan gizi anak bangsa. Mari melihatnya secara objektif dan jangan mudah terpengaruh isu yang belum terbukti,” katanya menegaskan.

Perbedaan Data

Isu tentang ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis sebelumnya mencuat September lalu, ketika anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyoroti perbedaan antara data administratif BGN dan kondisi di lapangan. Laporan yang ia sebut sebagai hasil kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, itu menyebut adanya dugaan ribuan dapur yang tercatat di sistem, tetapi belum beroperasi secara nyata.

Sebelumnya, dugaan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025) lalu.

Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025).

Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," ujar dia.

Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.