Aparat Penegak Hukum Didesak Bertindak Tegas Terhadap Mafia Tanah

SS tercatat menggugat atas penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri di PN Jaksel.

Terkait hal itu, Fickar mendorong Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk tidak ragu mengumumkan status tersangka bagi pihak-pihak yang terlibat jika alat bukti sudah mencukupi.  

Menurutnya, kasus penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen merupakan delik umum yang merugikan kepentingan publik secara luas, bukan sekadar delik aduan. 

"Jika sudah cukup bukti, maka kewajiban penegak hukum menetapkan dan mengumumkannya. Artinya meskipun hanya dokumen seseorang yang diserobot dan dipalsukan, tetap pada dasarnya kepentingan umumlah yang dilanggar," ujar dia. 

Dirinya menyinggung agar tidak ada oknum yang bermain-main atau bersekongkol dengan mafia tanah.  

Menurutnya, keterlibatan oknum aparat akan mempertaruhkan citra penegak hukum dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap seluruh institusi. 

"Jika oknum bermain-main di sini, belum menetapkan dan mengumumkan tersangkanya, maka akan berpengaruh tidak hanya pada kepercayaan publik tapi ketidakpercayaan pada aparatur penegak hukum secara keseluruhan, dan ini sangat berbahaya," katanya. 

Fickar mengakui bahwa pemberantasan mafia tanah merupakan tantangan besar, terutama karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparatur di dalamnya.  

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tidak segan mencopot pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik lancung tersebut. 

"Itulah sulitnya, karena memang yang disebut mafia-mafia itu semua pihak termasuk di dalamnya oknum. Mestinya presiden tegas memberhentikan pejabat yang main-main," sebutnya. 

Apa itu Mafia Tanah? 

Mafia tanah adalah kelompok atau jaringan yang secara sistematis dan terorganisir melakukan pengambilalihan tanah secara ilegal dengan berbagai modus curang. 

Praktik culas ini biasanya melibatkan oknum dari berbagai profesi: notaris, pejabat desa, hingga aparat hukum.

Mereka melakukan praktik curang demi memanipulasi dokumen dan status kepemilikan tanah. 

Bagaimana modusnya?