Bamsoet: Wisuda Harus Jadi Titik Awal Lahirnya SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Ringkasan Berita:

• Universitas Borobudur mewisuda 594 mahasiswa dari berbagai jenjang, termasuk sejumlah tokoh nasional.
• Bamsoet mengingatkan wisuda bukan akhir, tapi awal untuk membangun SDM unggul.
• Ia mendorong kampus lebih dekat dengan dunia kerja agar lulusan siap bersaing.

 

TRIBUNNEWS.COM – Anggota Sidang Senat Terbuka Wisuda Universitas Borobudur Tahun Akademik 2024/2025 Bambang Soesatyo, menuturkan Sidang Terbuka Senat Universitas Borobudur meluluskan 594 mahasiswa yang berasal dari lulusan program diploma tiga, program sarjana, program magister (S-2) dan program doktor (S-3). Sejumlah tokoh politik, pejabat daerah, hingga perwira tinggi TNI dan Polri turut diwisuda. 

Adapaun para tokoh yang diwisuda adalah politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni; politikus PDIP, Trimedya Panjaitan; politikus PKS, Hamid Noor; Bupati Banyuasin, Askolani; Kepala Lembaga Pertahanan Universitas Pertahanan, Mayjend TNI AD Endro Satoto; mantan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Hery Chariansyah; Wakajati Maluku Utara, Taufan Zakaria; Kajari Tanjung Perak, Ricky Setiawan Anas; serta Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika. 

Semua tokoh yang hadir merupakan lulusan program doktor (S-3) ilmu hukum Universitas Borobudur.

"Momentum wisuda sarjana di berbagai perguruan tinggi harus dimaknai sebagai tonggak lahirnya generasi baru yang siap meraih masa depan gemilang. Wisuda bukan sekadar seremoni penyerahan ijazah, melainkan momentum strategis untuk melahirkan sumber daya manusia unggul, adaptif, dan inovatif yang mampu bersaing di kancah global menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet saat Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Borobudur di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Hadir antara lain Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Henri Togar Hasiholan Tambunan, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, Rektor Universitas Borobudur Bambang Bernanthos, Ketua Yayasan Universitas Borobudur Muhammad Halilintar, Direktur Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago, Ketua Alumni Universitas Borobudur Irjen Pol (Purn.) Ronny Franky Sompie serta para civitas akademika Universitas Borobudur.

Ketua DPR RI ke-20 dan dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan, kondisi aktual dunia kerja masih menyisakan persoalan serius di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Baca juga: Fakta Wisuda Doktor Ahmad Sahroni: Bikin Disertasi Korupsi, Dapat IPK 3,95, dan Bamsoet Jadi Penguji

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional mencapai 4,76 persen, setara 7,28 juta orang. Dari angka itu, lulusan perguruan tinggi menyumbang sekitar 6,23 persen, atau lebih dari satu juta orang yang belum bekerja. Sementara lulusan SMK tetap menempati posisi tertinggi dengan tingkat pengangguran mencapai 8 persen.

“Ini kontradiksi besar. Di satu sisi, kita memiliki jutaan sarjana baru setiap tahun. Namun di sisi lain, masih banyak yang belum terserap pasar kerja karena kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri. Artinya, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita,” kata Bamsoet.

Bamsoet menilai, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia usaha menjadi akar masalah yang mesti dibenahi.

Sistem pendidikan tinggi terlalu lama berorientasi pada teori, bukan keterampilan aplikatif. Program magang sering sekadar formalitas administratif tanpa pengalaman praktis yang berdampak.

"Mahasiswa seharusnya berinteraksi langsung dengan dunia industri sejak di bangku kuliah. Sehingga, mampu menghadapi masalah riil di dunia kerja, bukan sekadar menyusun laporan penelitian," paparnya.

Bamsoet mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang telah melibatkan lebih dari 500 ribu mahasiswa dan menggandeng lebih dari 2.000 perusahaan dinilai sebagai langkah besar untuk mempertemukan dunia kampus dan dunia kerja.

Begitu juga dengan program Matching Fund yang pada tahun 2025 telah menyalurkan dana lebih dari Rp 2,3 triliun untuk kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri.

“Langkah-langkah ini harus diperkuat. DPR siap mendorong regulasi agar kemitraan kampus, industri dan pemerintah, menjadi standar nasional. Jangan sampai kebijakan bagus berhenti di tataran konsep, tetapi tidak sampai di ruang kelas,” kata Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet Sabet Juara II Jaksa Agung Cup, Ajak Perkuat Solidaritas Penegak Hukum