Singgung Polemik Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Teringat Konsep Demokrasi Kriminal Rizal Ramli

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD menyinggung soal polemik utang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh
• Mahfud teringat pemikiran mendiang ekonom senior Rizal Ramli 
• Mahfud berpandangan, pemikiran demokrasi mendiang Rizal Ramli benar-benar realistis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali menyinggung soal polemik utang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Total utangny yakni 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

Baca juga: Luhut soal Utang Jumbo Whoosh Rp116 T: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Untung!

Dia menyampaikan persoalan tersebut dalam acara peluncuran buku berjudul "Mengenang Rizal Ramli, Catatan Para Sahabat", di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, Jakarta Selatan.

"Banyak sekarang orang dibungkam ya bapak-bapak. Yang sekarang muncul sebagai isu. Isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa," ujar Mahfud, Jumat (17/10/2025).

Baca juga: Andi Azwan Pasang Badan, Tolak Sebut Jokowi Paksakan Proyek Whoosh, padahal Utang Rp116 Triliun

Menurutnya, perkara Whoosh ataupun Pertamina merupakan isu lama yang baru meledak di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Ya karena dulu sudah diingatkan, tapi tidak mau juga," sambungnya menjelaskan.

Setelah menyinggung perkara yang tengah ramai diperbincangkan publik tersebut, Mahfud teringat pemikiran mendiang ekonom senior Rizal Ramli yang berbicara terkait demokrasi.

"Mas Rizal juga dulu yang pertama kali saya kira berbicara istilah demokrasi kriminal. Belum ada orang bicara mempersoalkan model-model demokrasi kita yang sebenarnya," urainya.

Demokrasi kriminal" menurut Rizal Ramli adalah istilah kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia yang menurutnya telah disusupi oleh kepentingan oligarki, korupsi, dan politik uang, sehingga merusak esensi demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan dan kemakmuran rakyat.

Mahfud berpandangan, pemikiran demokrasi mendiang Rizal Ramli benar-benar realistis.

"Kalau teorinya itu kan demokrasi prosedural, demokrasi formal, bukan demokrasi substansial. Mas Rizal sebut demokrasi sekarang ini demokrasi kriminal. Apa demokrasi kriminal? Tindakan-tindakan kriminal itu diputuskan melalui lembaga-lembaga demokrasi," tuturnya.

"Itu ada dulu diskusi saya dengan Mas Rizal Ramli di PP Muhammadiyah. Jadi Anda mau buat kejahatan, kan tidak perlu melakukan kejahatan. Dibuat saja melalui DPR, buat undang-undangnya dulu agar kejahatan itu menjadi sah. Sehingga korupsi-korupsi itu menjadi pintu oleh DPR," pungkasnya.

Baca juga: Polemik Utang Proyek Kereta Cepat, Pengamat: KAI Ambil Alih Whoosh Bukanlah Solusi, KAI Bisa Colaps

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat.

Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.

"Ada beberapa opsi. Ini masih dalam pengkajian," kata Rosan ketika ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat.

Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

"Jadi saya maunya ini kami evaluasi mendalam, baru kami duduk bersama (dengan kementerian-kementerian lain), kami kaji opsi yang mana, ya itu yang kami tentukan," ujar Rosan.

Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.

Rosan telah menemui sejumlah menteri untuk menyampaikan bahwa ia dan timnya masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat ini.

"Nah, kami akan sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. Bersamaan dengan itu, baru kami tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri kan," ucap Rosan.

"Nanti keputusan semua menteri atau pihak yang terkait, apapun keputusannya itu, saya yakin yang terbaik dan akan kami jalankan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari Kompas.com, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

Polemik utama terkait kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung adalah soal utang proyek yang mencapai lebih dari Rp116 triliun dan siapa yang harus menanggungnya.

Meski operasionalnya sukses, isu pembiayaan dan restrukturisasi utang terus memicu perdebatan publik dan antar-lembaga pemerintah.

Latar Belakang Proyek Whoosh

• Diluncurkan: 17 Oktober 2023
• Operator: PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
• Nilai proyek: Sekitar US$7,27 miliar (setara Rp116 triliun)

Polemik Utama: Utang Proyek

• Utang besar: Beban utang proyek menjadi sorotan karena nilainya sangat tinggi dan melibatkan pinjaman dari China.
• Saling lempar tanggung jawab: Pemerintah dan BUMN saling melempar beban pelunasan utang. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa tanggung jawab ada di pihak Danantara (holding BUMN transportasi).
• Opsi penyelesaian: CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut sedang dikaji opsi restrukturisasi utang agar tidak menimbulkan masalah baru, termasuk kemungkinan menjadikan aset Whoosh sebagai bagian dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan