Kompilasi Hasil Survei Penilaian Satu Tahun Kinerja Prabowo Gibran Versi CELIOS dan Poltracking

Dalam satu tahun pemerintahannya, rencana kebijakan yang dibuat kabinet Prabowo–Gibran dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Sebagian besar responden memberi penilaian rendah, yaitu 36 persen menilai sangat buruk dan 44 persen menilai buruk. Hanya 18persen yang menilai cukup dan 2 persen yang menilai baik.

Dari sisi kepemimpinan, penilaiannya juga kurang memuaskan. Sebanyak 33 persen responden menilai kepemimpinan kabinet sangat buruk dan 31 persen menilai buruk. 

Ada 28 persen yang menilai cukup dan hanya 9 persen yang menilai baik. Sama seperti sebelumnya, tidak ada responden yang memberi nilai sangat baik untuk aspek ini.

Selain itu, tata kelola anggaran dalam satu tahun kabinet Prabowo-Gibran juga mendapat penilaian negatif dari mayoritas responden. 

Sebanyak 42 persen responden memberikan penilaian “sangat buruk” dan 39 persen responden memberikan penilaian “buruk”. Sementara itu, 17persen responden menilai “cukup” dan hanya 3 persen responden yang memberikan penilaian “baik.”

Baca juga: Mayoritas Publik Nilai Ekonomi Indonesia Membaik di Tahun Pertama Prabowo–Gibran

Terkait cara mengkomunikasikan kebijakan, Prabowo-Gibran dinilai gagal oleh mayoritas masyarakat. 

Sebanyak 63 persen responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk dan 28 persen menilainya buruk. Hanya 5 persen yang merasa komunikasi pemerintah cukup baik dan hanya 4persen yang menilai baik. 

Data ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami publik, sehingga kebijakan yang dibuat sering menimbulkan kebingungan dan tidak mendapat dukungan luas.

Penegakan hukum juga menjadi sorotan serius. Sebanyak 37 persen responden menilai penegakan hukum sangat buruk dan 38persen buruk, sementara hanya 18 persen yang menilai cukup,
6persen menilai baik, dan hanya 1persen yang menilai sangat baik. 

Angka ini menunjukkan bahwa para panel masih melihat hukum belum berjalan adil dan tegas, serta masih ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. 

Dengan kata lain, kinerja penguatan sistem hukum dan aparat penegak hukum masih sangat rendah.

Sebagain informasi, CELIOS merilis hasil Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menilai pencapaian program, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum pada 19 Oktober 2025.

Laporan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgment (panel) dan survei publik.

Survei expert judgment melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional, sedangkan survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Setahun Pemerintahan Prabowo dan Gibran.