Al-Hidayah Ajak Keluarga Jaga Nilai dan Pendidikan Anak di Tengah Arus Teknologi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Era digital menghadirkan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses informasi, pendidikan daring, hingga peluang ekonomi berbasis teknologi.

Namun, di balik segala kemudahan itu, muncul pula tantangan baru yang menguji ketahanan keluarga, terutama dalam menjaga nilai-nilai moral dan arah pendidikan anak.

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Dr Ir Hetifah Sjaifudian MPP menegaskan bahwa teknologi digital memang membawa kemudahan, tetapi juga berpotensi menggerus nilai-nilai luhur keluarga jika tidak disikapi dengan bijak.

“Era digital membawa kemudahan, tapi juga tantangan terhadap nilai-nilai keluarga dan pendidikan anak dan melalui muktamar IX ini, Al-Hidayah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis nilai keislaman,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Kesadaran inilah yang akan dibawa saat  Muktamar IX di Hotel Sultan, Jakarta, pada 20–22 Oktober 2025 dengan mengusung tema Peran Strategis Pengajian Al-Hidayah dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Ketahanan Keluarga di Era Digital.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi perempuan keagamaan tersebut untuk meneguhkan komitmen dalam menjawab tantangan zaman.

Baca juga: Festival Kata 2025, Literasi Dapat Menjadi Obat Kesepian di Era Digital

Dikatakannya, muktamar IX Al-Hidayah dihadiri sekitar 600 peserta dari berbagai daerah, meliputi pengurus pusat, pimpinan wilayah, dan daerah dari 37 provinsi serta 224 kabupaten/kota di Indonesia dan acara pembukaan juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si.

Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan menjadi pembicara, di antaranya: Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas; Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi); Dr. H. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN; dan Drs. H. Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BPPMI.

Selain laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2020–2025, muktamar ini juga akan memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk periode 2025–2030, serta menyusun arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan, termasuk revisi AD/ART dan program kerja strategis.

Perempuan, Nilai Islam, dan Literasi Digital

Melalui muktamar ini, Pengajian Al-Hidayah menegaskan perannya sebagai pelopor gerakan sosial yang menggabungkan nilai keislaman, pemberdayaan perempuan, dan literasi digital.

Organisasi ini berkomitmen agar para perempuan Indonesia mampu memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa kehilangan akar moral dan spiritual.

Dengan jaringan ribuan majelis taklim di seluruh Indonesia, Al-Hidayah terus berperan dalam mencetak generasi yang tangguh secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk membangun keluarga yang kuat, anak-anak yang berakhlak, dan masyarakat yang berdaya,” tutur Hetifah. (tribunnews/fin)