Soal Utang Kereta Cepat, Adian Napitupulu Dukung Purbaya: Kalau Pakai APBN, Khianati Janji Awal

Ringkasan Berita:

• Adian Napitupulu memiliki pandangan selaras dengan Menkeu Purbaya yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat
• Menggunakan APBN untuk membayar utang dinilai mengkhianati janji awal
• Politisi PDIP meminta pemerintah mengkaji ulang proyek tersebut

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu memiliki pandangan selaras dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai penolakan Purbaya harus dilihat secara lebih luas yaitu adanya dugaan pembengkakan biaya.

Adian menyebut perlu adanya evaluasi dan pengkajian ulang.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” ujar Adian, Senin (20/10/2025).

Adian menyoroti hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya.

Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap proyek yang menggunakan APBN

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

Adian mengatakan pemerintah bisa melihat bagaimana proyek serupa dilaksanakan di negara lain.

“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Adian juga meminta peninjauan kembali dalam kontrak proyek besar itu.

“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang."

"Tapi problemnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” pungkasnya.

Baca juga: Rocky Gerung: Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Terkait Wacana Whoosh Diperpanjang hingga Surabaya

Adian menilai ide perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya merupakan gagasan bagus.

Tetapi, Ia mengingatkan harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Menkeu Purbaya sebelumnya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.

Hal ini merespons opsi yang sebelumnya disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga menilai bahwa Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen.

Untuk itu sepatutnya masalah utang KCIC ini bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government," tegas dia.

Keyakinan Purbaya menolak penggunaan APBN untuk  membayar utang Whoosh ini kembali ditegaskan saat ia menghadiri rapat bersama Dewan Pengawas (Dewas) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Danantara.

"Sudah saya sampaikan (soal enggan membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp80-90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," katanya usai rapat.

Purbaya menyebut, Danantara akan mempelajari usulannya tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak harus menanggung utang dari pembangunan Whoosh.

Ia mengungkapkan China Development Bank (CDB) selaku kreditur tidak mempermasalahkan soal pihak yang wajib membayar, tetapi hanya menginginkan agar pembayaran utang dilakukan dengan skema yang jelas.

"Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya tahu CDB dan nego dengan CDB dulu, mereka yang penting struktur pembayaran klir, jadi seharusnya nggak jadi masalah kalau Danantara yang bayar. Kita tunggu saja studinya nanti dan perintah dari Presiden," jelasnya.

Kata Danantara

Sementara itu CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat.

Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.

"Ada beberapa opsi. Ini masih dalam pengkajian," kata Rosan ketika ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat.

Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

"Jadi saya maunya ini kami evaluasi mendalam, baru kami duduk bersama (dengan kementerian-kementerian lain), kami kaji opsi yang mana, ya itu yang kami tentukan," ujar Rosan.

Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.

Rosan sendiri telah menemui sejumlah menteri untuk menyampaikan ia dan timnya masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat ini.

"Nah, kami akan sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. Bersamaan dengan itu, baru kami tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri kan," ucap Rosan.

"Nanti keputusan semua menteri atau pihak yang terkait, apapun keputusannya itu, saya yakin yang terbaik dan akan kami jalankan," pungkasnya.

Tentang Proyek Whoosh

Sebagai informasi, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Endrapta Ibrahim Pramudhiaz, Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Kereta Cepat.