Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Kanibal UMKM dan BUMD, Ini Sorotan CELIOS

Ringkasan Berita:

• CELIOS menyoroti hadirnya Koperasi Desa Merah Putih pada satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo
• Koperasi Desa Merah Putih justru dinilai menjadi kanibal apabila memiliki usaha sama dengan BUMD atau UMKM
• Ketidaksiapan ketua dan pengurus Kopdes Merah Putih dinilai membahayakan

TRIBUNNEWS.COM - CELIOS (Center of Economic and Law Studies), lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik, menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat menjadi 'kanibal' bagi usaha lain di tingkat desa.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema 'Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' pada Rabu (22/10/2025).

Bhima menyoroti salah satu program unggulan Prabowo yaitu Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, Prabowo menciptakan 'kanibal' Badan Usaha Milik Desa (BUMD atau Bumdes).

Kopdes Merah Putih dinilai dapat mematikan BUMD maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.

"Jadi sebagian besar survei yang kami lakukan soal Kopdes itu bilang bahwa perangkat desa yang kami tanya (mengatakan) ini kanibal ini."

"Jadi antara Kopdes dengan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa ini saling saingan. Apalagi kalau Kopdesnya itu nanti menjual produk-produk komoditas Minyak Kita, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, ini berapa banyak UMKM yang akan tutup, agen-agen penyalur yang akan tutup," ungkapnya. 

Menurut Bhima, jika ini terjadi maka hadirnya Koperasi Desa Merah Putih tidak mengembangkan ekonomi desa karena komoditas yang dijual sama.

Bhima juga mengingatkan mengenai kemungkinan Kopdes Merah Putih menjadi pihak penerima suntikan dana Rp 200 triliun yang dicairkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dari Bank Indonesia.

Hal ini akan berbahaya apabila pengurus dan anggota Kopdes Merah Putih tidak siap mengelola dana dan jalannya koperasi dengan baik.

"Kopdes banyak yang enggak siap, di anggotanya berpikir ini akan ada hibah bagi-bagi uang nih dari dana pemerintah. Jadi ini lingkaran-lingkaran setan," ungkapnya.

Baca juga: CELIOS Sebut Menkeu Purbaya Jago Bikin Gimik, Singgung soal Guyuran Rp200 Triliun Tak Dirasakan UMKM

CELIOS Beri Nilai 3 untuk Setahun Pemerintahan Prabowo

CELIOS memberikan nilai 3 dari 10 untuk keseluruhan satu tahun kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rilisnya yang terbit, Minggu (19/10/2025).

Nilai itu merupakan nilai akhir dari hasil survei yang dilakukan secara terpisah terhadap jurnalis dan masyarakat umum.

Waktu pengambilan survei dilakukan pada 30 September-13 Oktober 2025 terhadap 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia, serta 1.338 responden yang berasal dari pedesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan.

Ada sejumlah perbandingan dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap 120 jurnalis dan 1.338 masyarakat umum.

Perbandingan itu termasuk dalam hal tujuan utama, mengapa digunakan, fokus penilaian, alasan fokus penilaian, sumber responden, dasar penilaian, metode pengumpulan data, teknik sampling, teknik analisis, instrumen survei, validitas, jumlah responden, cakupan wilayah, output data, waktu pengambilan data, dan kelebihan.

Sementara, aspek penilaian termasuk janji politik, capaian program, kebijakan, tata kelola anggaran, peneganan hukum, hingga soal pemberantasan korupsi.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Mata Jokowi: Berjalan Baik, tapi Perlu Evaluasi MBG

Mayoritas responden, baik jurnalis maupun masyarakat umum, memberikan nilai sangat buruk untuk semua aspek selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut rincian hasil survei CELIOS secara keseluruhan untuk satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Sebanyak 56 persen responden menganggap janji politik Prabowo-Gibran hanya setengah hati dengan angka 56 persen.

2. Capaian program dinilai 72 persen responden masih belum efektif.

3. Rencana kebijakan dianggap tak sesuai kebutuhan publik oleh 80 persen responden.

4. Kualitas kepemimpinan di bawah ekspektasi menurut 64 persen responden.

5. Mayoritas responden, tepatnya sebanyak 81 persen, manilai tata kelola anggaran belum transparan.

6. Komunikasi kebijakan belum memuaskan menurut 91 persen responden.

7. Penegakan hukum semakin tumpul menurut 75 persen responden.

8. Sebanyak 96 persen responden menuntut menteri berkinerja buruk agar mundur dari jabatannya.

9. Pajak dan pungutan dianggap memberatkan masyarakat oleh 84 persen responden.

10. Bantuan ekonomi dinilai tak membantu kebutuhan harian oleh 53 persen responden.

11.Sebanyak 58 persen responden berpendapat kolaborasi antar kementerian dalam kabinet tidak efektif.

12. Sebanyak 43 persen responden menganggap pemerintah belum maksimal dalam upaya memberantas korupsi.

Menurut rangkuman survei CELIOS, hampir semua sektor di pemerintahan Prabowo-Gobran mendapat rapor merah.

"Prabowo Subianto mendapat nilai 3 dari 10, Gibran Rakabuming Raka 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10," bunyi rilis CELIOS, dikutip Tribunnews.com.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Pravitri)