Said Didu Ungkap Perlunya Restorasi BUMN di Rezim Prabowo, Singgung 'Ladang Bancakan' Relawan

Ringkasan Berita:

• Said Didu menilai BUMN saat ini bobrok karena merugi bahkan hingga triliunan rupiah
• Yang terjadi saat ini, BUMN dijadikan ladang bancakan oleh orang-orang yang tak profesional di bidangnya
• Menurutnya, langkah Prabowo untuk merestorasi BUMN sangat baik bagi perkembangan ekonomi ke depannya

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, ikut mengomentari soal upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan ekonomi negeri, terutama dalam hal perombakan BUMN.

Menurutnya, tingkat kebobrokan BUMN saat ini sangat tinggi.

Sebab, BUMN bukannya menghasilkan keuntungan melainkan merugi bahkan hingga triliunan rupiah.

Di sisi lain, BUMN tidak diisi dengan orang-orang profesional di bidangnya, sehingga tidak heran jika saat ini kondisinya memprihatinkan.

BUMN, lanjut Said Didu, saat ini menjadi "ladang bancakan" oleh orang-orang partai hingga para relawannya.

Untuk itu, Said Didu menilai restorasi BUMN oleh rezim Prabowo penting dilakukan.

Restorasi adalah upaya mengembalikan pada kondisi ideal.

Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan, penataan ulang, dan revitalisasi pada BUMN agar kembali sehat secara keuangan, manajemen, dan tata kelola setelah mengalami kerugian, inefisiensi, atau penyimpangan dari tujuan awalnya.

Hal itu diungkapkan Said Didu dalam tayangan YouTube-nya MANUSIA MERDEKA - MSD berjudul Restorasi BUMN oleh Prabowo, yang tayang Rabu (29/10/2025).

"Kita tahu semua bahwa kondisi BUMN 10 tahun terakhir dan diterima oleh Prabowo betul-betul kondisi menurut saya yang sangat rusak."

"Sehingga di tingkat kerusakan yang sangat tinggi, saya sangat memaklumi bahwa harus ada langkah drastis yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan BUMN dari kerusakan yang sangat parah," ungkap Said Didu.

Baca juga: KPK Periksa Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Saksi Tersangka Korporasi PT Insight IM

Insinyur Jurusan Teknik Industri di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjelaskan ada beberapa penyebab BUMN mengalami kebobrokan.

"Penyebab kerusakan adalah pertama penempatan orang-orang tidak profesional ke dalam BUMN yaitu diisi oleh relawan, caleg gagal dan orang-orang dekat kekuasaan, sehingga membuang profesionalisme."

"Yang kedua adalah penugasan kepada BUMN terhadap proyek-proyek yang tidak layak untuk memenuhi ambisi pribadi dari Presiden Joko Widodo seperti kereta api cepat, IKN, tol, bandara, dan lain-lain yang menyebabkan BUMN bangkrut," ujar Said Didu.

Yang ketiga, BUMN sudah dijadikan sebagai sumber daripada pembiayaan-pembiayaan politik yang tersembunyi.

"Sehingga Presiden Prabowo menerima kondisi BUMN yang sangat parah, yaitu kerugian yang sangat tinggi, intervensi yang sangat keras sehingga menyebabkan profesionalisme terbuang, kemudian korupsi yang sangat meraja lela," lanjutnya.

Keempat, kata Said Didu, BUMN dijadikan sebagai tempat kong-kalikong antara pebisnis yang di pengusaha yang difasilitasi oleh  pemerintah untuk mengambil keuntungan dengan bekerja sama dengan BUMN.

"Jadi BUMN ini memang tempat 'bancakan' mencari uang dan betul-betul dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agar BUMN itu dinikmati oleh relawan-relawan yang memang tidak ada lagi kaitan dengan profesionalisme."

"Itulah kondisi yang diterima oleh Presiden Prabowo dalam mengelola BUMN. Banyak sekali kolaps korupsi, bayangkan Jiwasraya, Asabri, Taspen, semua dikorupsi, timah kemudian BUMN konstruksi itu betul-betul hancur lebur gara-gara ditugaskan membangun infrastruktur oleh Joko Widodo," tegas Said Didu.

BUMN sejak itu yang tadinya sangat sehat menjadi terbebani utang ratusan triliun.

"Harga saham turun menjadi sisa 5 persen dari harga pada saat diambil. Jiwasraya sudah bubar, banyak sekali BUMN yang bubar gara-gara dibebani masalah beban politik."

Kini, Prabowo sudah mencoba melakukan terobosan terbaru, yakni melakukan restorasi BUMN.

"Nah, saya melihat tujuan restorasi yang ingin dicapai menurut saya adalah ingin mengembalikan BUMN terlepas dari politik, sehingga BUMN betul itu menjadi lembaga negara bukan lembaga pemerintah."

"Prabowo ingin sekali bahwa BUMN itu dikelola berbasis profesionalisme, bukan berbasis pada kekuasaan. Betul-betul mengembalikan BUMN itu lembaga BUMN bukan kementerian dan menjadi lembaga negara yang dibawa kendali kepala negara, bukan presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Said Didu.

Untuk itu, dirinya mencoba memberikan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Prabowo untuk melakukan restorasi BUMN.

1. Melakukan revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 2023, sehingga tidak ada lagi Menteri BUMN, sehingga pejabatannya juga bukan lagi berdasarkan politis
2. Kedua, membubarkan Kementerian BUMN
3. Dengan mendirikan Danantara sebagai pengelola badan usaha milik negara
4. Prabowo memahami bahwa BUMN dijadikan tempat bancakan secara pribadi dan secara organisasi, maka Presiden Prabowo meminta agar tantim komisaris dihilangkan, tantin direksi dikurangi
5. Menghilangkan mengurangi jumlah komisaris di BUMN
6. Penempatan warga negara asing sebagai direksi BUMN

Said Didu meyakini, langkah-langkah yang dilakukan Prabowo itu dapat memperbaiki kebobrokan BUMN rezim sebelumnya.

"Bagi saya semua langkah dilakukan oleh Prabowo menurut saya, saya orang lama di BUMN, adalah cara untuk menghentikan dan memperbaiki BUMN dari kerusakan yang sangat parah," tegas Said Didu.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)