KPK Minta Publik Tetap Naik Whoosh di Tengah Penyelidikan Dugaan Korupsi

Ringkasan Berita:

• KPK mengimbau masyarakat tetap menggunakan layanan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) meskipun proyek tersebut sedang dalam proses penyelidikan dugaan korupsi.
• Penyelidikan kasus Whoosh masih pada tahap awal, dan KPK belum dapat membeberkan detail materi perkara 
• Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Mahfud MD menyoroti dugaan mark up biaya pembangunan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) seperti biasa. 

Imbauan ini disampaikan di tengah proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan lembaga antirasuah terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa proses hukum yang sedang berjalan di KPK tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kereta cepat.

"Dan perlu kami sampaikan juga bahwa agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini juga agar tidak mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kereta Api Indonesia," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbaunya.

Budi mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi proyek Whoosh ini masih berada di tahap penyelidikan. 

Oleh karena itu, KPK belum bisa menyampaikan secara rinci substansi materi perkaranya.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi.

Ketika ditanya lebih detail mengenai fokus penyelidikan, apakah terkait perencanaan atau eksekusi pembangunan, Budi menolak membeberkannya.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujarnya.

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Meski proses hukum terus berjalan, Budi memastikan KPK tetap terbuka terhadap masukan dari publik untuk memperkaya proses investigasi.

"KPK membuka pintu kepada masyarakat yang memiliki data, informasi yang kiranya bisa mendukung dalam proses penanganan yang sedang KPK lakukan," tuturnya.

Sementara itu, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK.