IKN Disebut Terancam Jadi Kota Hantu, Politisi PDIP: Kalau Rampung, Bukan Prabowo yang Untung

Ringkasan Berita:

• Media asing asal Inggris, The Guardian, memuat artikel berjudul Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming 'ghost city' pada Rabu, 29 Oktober 2025 lalu.
• Menanggapi IKN yang disebut terancam menjadi kota hantu, politisi PDIP Ferdinand Hutahaean menilai, Presiden RI Prabowo Subianto mungkin tidak akan mengebut pembangunan kota tersebut.
• Ferdinand mengatakan, ada dua alasan kemungkinan Prabowo tidak menyelesaikan proyek IKN dengan cepat, seperti yang pernah diinginkan Jokowi.

TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menanggapi soal Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut terancam menjadi 'kota hantu'.

Adapun media asing asal Inggris, The Guardian, memuat artikel berjudul Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming 'ghost city' pada Rabu, 29 Oktober 2025 lalu.

Dalam artikel tersebut, ada beberapa hal yang disorot.

Pertama, turunnya besaran anggaran pembangunan IKN dari era Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan di era penerusnya, Presiden RI Prabowo Subianto.

Kemudian, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan dipindahtugaskan ke IKN.

Gedung-gedung dan apartemen yang sudah berdiri kokoh di IKN disebut kosong, hanya terlihat pekerja konstruksi dan wisatawan yang penasaran.

Bahkan, Prabowo disebut belum pernah mengunjungi IKN sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Lalu, ada sorotan terhadap keputusan Prabowo yang menetapkan status IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 30 Juni 2025 dan terbit pada Jumat (19/9/2025).

Menurut artikel The Guardian ini, perubahan status IKN dari ibu kota negara menjadi ibu kota politik tersebut terkesan downgrade atau turun kelas.

Proyek ambisius di era Jokowi itu pun dikhawatirkan akan mandeg dan berakhir mangkrak.

Baca juga: Komisi II DPR Sebutan IKN Kota Hantu Jadi Pemicu OIKN Bekerja Konkret dan Transparan ke Publik

Jika IKN Diselesaikan, yang Untung adalah Jokowi, Bukan Prabowo

Soal IKN yang disebut terancam menjadi kota hantu, Ferdinand Hutahaean memprediksi, Prabowo tidak terlalu mengutamakan kelanjutan pembangunan kota yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini.

Pria yang bergabung ke PDIP pada Juni 2023 itu menyebut, ada dua alasan yang menunjukkan kemungkinan Prabowo tidak menyelesaikan proyek IKN dengan cepat, seperti yang pernah diinginkan Jokowi.

Hal ini disampaikan Ferdinand saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube KompasTV Palu, Selasa (4/11/2025).

Pertama, Ferdinand bilang, karena IKN bukan janji politik yang disampaikan Prabowo saat kampanye calon presiden.

"Kalau kita masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, kami ini tidak melihat Pak Prabowo punya alasan kuat untuk menyelesaikan IKN dengan cepat seperti yang sering disampaikan Pak Jokowi," kata Ferdinand.

"Kenapa demikian? Karena secara politik, IKN ini bukanlah janji politik Pak Prabowo."

Kedua, Ferdinand mengungkap, jika IKN diselesaikan pembangunannya, yang untung bukanlah Prabowo, melainkan Jokowi.

Hal itu yang akan jadi pertimbangan politik bagi Prabowo, apakah akan mempercepat penyelesaian IKN atau tidak.

"Kalau ini diselesaikan oleh Pak Prabowo, tentu yang mendapat keuntungan politik dari sini bukanlah Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi Jokowi," tutur pria yang pernah menjadi politisi Partai Demokrat itu.

"Karena namanya yang akan kemudian dikenang orang di IKN, bukan nama Pak Prabowo."

"Maka, hal ini tentu akan menjadi pertimbangan politik bagi Prabowo untuk menahan langkahnya melaksanakan pembangunan di IKN."

Soal IKN: Banyak Target Jokowi Tak Tercapai, Jangan Terlalu Optimis Dulu

Terkait IKN yang disebut terancam menjadi kota hantu, Ferdinand Hutahaean mengaku, sebenarnya pihak PDIP tetap memiliki harapan bahwa proyek IKN dapat selesai dengan baik.

Namun, ia juga menyoroti track record alias rekam jejak sejumlah pernyataan Jokowi mengenai IKN yang ternyata tidak terealisasi.

Sehingga, ia ragu IKN dapat segera selesai dibangun.

"PDI Perjuangan dalam hal ini sebetulnya ingin proyek IKN ini selesai. Itu harapan. Ya, tentu kita punya harapan yang positif," ucap Ferdinand.

"Tetapi, kalau kita melihat fakta-fakta yang ada sekarang, bahwa yang pertama dari Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata target-target yang beliau sampaikan terkait dengan IKN, semua gagal dicapai sesuai targetnya."

"Karena beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan akan selesai, akan berkantor di sana, ASN akan dipindah dan semua itu tidak pernah tercapai dalam posisi beliau masih menjabat sebagai seorang presiden yang punya kekuasaan untuk menggerakkan instrumen pemerintahan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya."

"Tapi ternyata kan tidak kunjung terealisasi."

Kemudian, Ferdinand Hutahaean juga menyentil pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang optimis menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan, apalagi jika perekonomian Indonesia membaik.

Menurutnya, pernyataan Purbaya juga harus dipertimbangkan, sebab membaiknya kondisi ekonomi tidak dapat diprediksi.

Sehingga, Ferdinand mengimbau, soal IKN boleh lah optimis, tetapi jangan sampai mengabaikan realita, khususnya saat target Jokowi tidak tercapai.

"Nah, kalau kita menyimak pernyataan Pak Purbaya, Pak Purbaya kan menyampaikan kalau ekonomi bagus, tapi kan sekarang kita belum tahu kapan ekonomi ini akan bagus. Kita tidak tahu," ujar Ferdinand.

"Jadi, semua ini adalah harapan. Bolehlah orang bicara optimis, tetapi kan tidak salah juga melihat realita yang terjadi, bahwa sejak pemerintahan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, target-targetnya tidak tercapai."

"Apalagi sekarang setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tentu kan kita semakin ragu bahwa IKN ini akan selesai."

Terakhir, Ferdinand menilai, meski Prabowo tetap ingin melanjutkan pembangunan IKN, masih dipertanyakan pula seberapa besar kemauannya untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Kami di PDI Perjuangan melihat, tentu Pak Pak Prabowo akan terus berupaya melaksanakan pembangunan IKN. Tetapi, persentase dari capaiannya ini yang masih harus kita pertanyakan," papar Ferdinand.

"Berapa besar sebetulnya hasrat Pak Prabowo menyelesaikan ini."

"Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Prabowo tidak punya alasan politik yang kuat untuk menyelesaikan itu secara cepat."

(Tribunnews.com/Rizki A.)