Pimpinan Komisi VII DPR Endus Ada Praktik Monopoli dalam Industri Perfilman Bioskop Indonesia

Ringkasan Berita:

• 60 Persen bioskop di Indonesia hanya dikuasai kelompok tertentu
• Ada pengusaha yang memiliki Production House, importir film, hingga gedung bioskop  sendiri
• Bisnis bioskop Indonesia tidak membuat industri menjadi lebih sehat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menduga telah terjadi praktik monopoli dalam industri perfilman bioskop di Indonesia.'

Komisi VII DPR RI memiliki lingkup tugas di bidang perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.

Pernyataan itu disampaikan Lamhot saat rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, Kamis (6/11/2025).

Lamhot mengungkap berdasarkan data yang diterima pihaknya, dari total 495 bioskop di Indonesia 60 persen di antaranya dimiliki 2 sampai 3 pengusaha atau production house (PH) yang sama.

"Tadi disampaikan jumlahnya 496 bioskop dan 2375 layar lebar, bahwa ini yang dikuasai 60 persennya dikuasai oleh kelompok tertentu, saya nggak perlu sebutkan siapa namanya," kata Lamhot dalam ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Film Animasi Rp6,7 M Dihujat, 5 Animator Indonesia Ini Buktikan Talenta di Industri Film Global

"Nah dengan data ini, tentu kondisi perfilman kita saat ini telah terjadi monopoli, kan begitu, dari data ini," sambung dia.

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Golkar itu juga mengungkap maraknya pengusaha film layar lebar yang memiliki tiga rantai pokok perindustrian film.

Menurut Lamhot, ada pengusaha yang memiliki Production House (PH), importir film hingga gedung bioskop itu sendiri.

"Yang saat ini itu terjadi, dia sebagai pemilik PH, dia sebagai importir film, dia juga sebagai yang punya layar lebar, atau exhibition, atau bioskop," kata Lamhot.

Baca juga: Industri Film Indonesia Tumbuh Pesat, Medio 2025 Sudah Tembus 33 Juta Penonton

"Nah kalau itu betul terjadi, ya menguatkan apa yang tadi saya bilang tentang monopoli itu, kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar," sambung dia.

Bisnis Bioskop Tak Sehat

Politikus dari Dapil Sumatera Utara II ini mengatakan, praktik bisnis bioskop seperti demikian tidak membuat industri menjadi lebih sehat.

Sebaliknya, akan banyak PH yang memproduksi film justru kehilangan akal untuk memasarkan filmnya di bioskop-bioskop.

"Nah ini kan akan membuat kesulitan PH-PH yang lain untuk mengakses layar lebar, yang mungkin tentu kualitasnya bagus, tapi tidak mudah untuk mereka masuk," tutur dia.

Kondisi ini juga yang menurut Lamhot menjadi salah satu pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi Indonesia dari industri kreatif.

Menurut dia, tidak ada hal yang istimewa apabila pendapatan ekonomi meningkat dari sektor film namun industrinya hanya berputar pada segelintir pengusaha saja.

"Nah itu problem kita hari ini, memang secara ekonomi ini sangat luar biasa, kami mencatat tahun 2024, perputaran uang itu hampir 3,2 triliun, perputarannya saja naik 15 persen di tahun 2024, dan pasca covid 2022-2023, kenaikannya itu signifikan 15 persen tiap tahun," kata dia.

"Persoalannya kenaikan ini tidak terjadi pemerataan dan juga tidak terjadi, ini hanya dikuasai dan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tadi saya katakan monopoli itu, sehingga sangat tidak sehat," tukas Lamhot.