Mahfud MD soal Utang Whoosh: Kontrak Dibayar, Korupsinya Tetap Dibongkar!

Ringkasan Berita:

• Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepada pemerintah untuk terus mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh, meskipun utang terbayar
• Prabowo diketahui siap bertanggung jawab untuk menanggung utang proyek kereta cepat Whoosh
• Di samping KPK melakukan pengusutan proyek Whoosh, lebih baik jika Purbaya fokus membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan akan bertanggung jawab atas utang Whoosh. 

Pemerintah akan mencicil utang Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Menurut Prabowo, kereta cepat seperti Whoosh tidak boleh hanya dilihat dari untung-rugi finansial.

Melainkan dari manfaatnya untuk masyarakat, misalnya untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat perjalanan.

Namun, Mahfud mengingatkan, pemenuhan kewajiban pembayaran utang Whoosh tidak boleh menghapus atau menghentikan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek tersebut. 

Mahfud menyebut langkah KPK yang masih terus bergerak mengusut kasus itu sebagai hal yang positif.

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi harapan Prabowo, di mana uang negara yang dipakai untuk proyek dan subsidi transportasi harus dikelola dengan bersih dan transparan

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki."

"Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak," demikian kata Mahfud dalam unggahannya di Twitter (X), Sabtu (15/11/2025).

Selanjutnya, setelah utang Whoosh diambil alih Prabowo, Mahfud ingin agara Menteri Keuangan Purbaya fokus dalam pengungkapan praktik korupsi di lingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ikut Arahan Presiden Prabowo soal Utang Kereta Cepat Whoosh

Dalam pesannya kepada Purbaya, Mahfud menekankan pentingnya membersihkan dua lembaga tersebut dari praktik korupsi dan “tikus-tikus” yang selama ini bersembunyi di dalamnya.

"Untuk Pak Menkeu Purbaya, karena urusan Whoosh sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK, maka sebagai Menkeu dia (Purbaya) harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana," ujar Mahfud.

Proyek Whoosh

Diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).

Tak tanggung-tanggung, jumlah pembengkakan biayanya mencapai 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

Adapun komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari:

• PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
• PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

Namun, ternyata proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Sebagai Menkeu, Purbaya awalnya mengatakan tak ingin ikut campur dengan masalah proyek ini, termasuk soal tagihan utang di dalamnya.

Namun, belakangan Prabowo mengatakan Pemerintah Indonesia siap membayar kewajiban utang proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” kata Prabowo usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan beroperasinya Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menegaskan tanggung jawab penuh atas proyek tersebut kini berada di tangan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat,” tegasnya.

Mendengar perintah itu, Purbaya pun siap menjalankannya meski pun dari hitung-hitungannya lebih baik tak ikut bayar.

"Kalau saya mending nggak bayar. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas presiden."

"Mereka yang nanggung. Cuma saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa," ujar Purbaya saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan cenderung mengambil porsi pendanaan pada sektor infrastruktur.

Sementara pengadaan rolling stock atau sarana operasional akan ditanggung oleh pihak Danantara.

Meski begitu, Purbaya mencoba mencarikan skema pembagian peran dengan Danantara tidak akan merugikan negara.

Pihaknya pun ingin terlibat pembahasan dengan pihak Cina.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut."

"Saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat, tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi ini prosesnya masih berjalan," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Nitis Hawaroh)