Gubernur Sumatera Barat Sebut Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Soal Kebijakan Pengelolaan Hutan

Ringkasan Berita:

• Banyak persoalan hutan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat pemerintah daerah
• Kewenangan perizinan hutan berada di pemerintah pusat
• Kondisi hutan yang tak lagi utuh turut memperparah banjir dan longsor di Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

Ia menyoroti persoalan perizinan dan praktik illegal logging yang diduga ikut memperparah dampak bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera Barat.

Mahyeldi mengatakan banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat pemerintah daerah, mengingat kewenangan perizinan hutan berada di pemerintah pusat.

“Masalah hutan itu ada di pusat. Perizinan pun ada di pusat. Banyak temuan bahwa ada orang yang punya sertifikat hutan, lalu bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa pengawasan. Kadang-kadang itu tidak terkontrol,” kata Mahyeldi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan sejumlah wilayah terdampak parah banjir bandang seperti Agam, Malalak, Batu Busuk, Lubuk Minturun, hingga perbatasan Padang Panjang–Batu Sangkar merupakan daerah yang berada di sekitar kawasan perbukitan dan hutan.

Baca juga: ASDP Salurkan Bantuan Rp185 Juta untuk Daerah Terdampak Bencana Banjir Bandang di Pulau Sumatera 

Longsor dan banjir bandang terjadi berturut-turut selama sepekan akibat hujan ekstrem.

Namun, Gubernur menyebut kondisi hutan yang tak lagi utuh turut memperburuk daya tahan tanah.

“Ini bukan hanya di Sumbar, tapi juga di Sumut dan daerah lain. Banyak terjadi pembukaan hutan yang tidak terawasi,” ujar Mahyeldi.

Dia menegaskan perlunya langkah tegas dari pemerintah pusat untuk melakukan penertiban dan evaluasi menyeluruh atas izin-izin pengelolaan maupun aktivitas yang berpotensi merusak hutan.

Baca juga: Erick Thohir: Kemenpora Akan Berikan Bantuan ke Daerah Terdampak Banjir Sumatera

Lebih lanjut, Mahyeldi memastikan Pemprov Sumbar siap bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar yang selama ini sulit dijangkau aparat daerah.

“Kita di daerah pun merasakan, ada saja orang yang punya tanah atau hutan dengan sertifikat, lalu mengelola dengan bebas. Itu harus dikendalikan,” ucapnya.

708 Orang Meninggal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Selasa (2/12/2025) sore mencapai 708 jiwa.

Selain itu, tercatat 499 orang masih hilang.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Sumatera Utara
Meninggal: 294 orang
Hilang: 155 orang

Aceh
Meninggal: 218 orang
Hilang: 227 orang

Sumatera Barat
Meninggal: 196 orang
Hilang: 117 orang