Panen Kritik Soal Banjir dan Longsor di Sumatera, Menhut: Saya Siap Dicopot Presiden!

Ringkasan Berita:

• Usman meminta Kementerian Kehutanan untuk fokus mempercepat rehabilitasi hutan di tiga provinsi terdampak bencana.
• Sikap Raja Juli yang siap dievaluasi dan terbuka terhadap kritik kini menjadi bagian dari sorotan publik.
• Alih-alih menghindar dari kritik, Raja Juli menyatakan dirinya siap dievaluasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah sorotan publik atas banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni angkat bicara dengan sikap yang tak biasa. 

Baca juga: Menteri Kehutanan Bakal Investigasi Kayu Gelondongan yang Terbawa Arus Banjir Bandang di Sumatera

Alih-alih menghindar dari kritik, Raja Juli menyatakan dirinya siap dievaluasi, bahkan siap menerima konsekuensi politik apa pun dari Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, jabatan hanyalah titipan dan kritik masyarakat merupakan bagian dari aspirasi yang patut dihargai, terutama ketika bencana besar memicu pertanyaan soal efektivitas kebijakan kehutanan pemerintah.

“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli menegaskan bahwa ia tidak alergi terhadap kritik. Baginya, suara publik termasuk komentar pedas netizen merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima seorang pejabat negara.

“Kritik netizen ke saya, saya nggak pernah hapus. Itu aspirasi, kemarahan, harapan, ekspektasi,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mempersilakan masyarakat untuk terus memberi masukan. Namun, terkait desakan agar ia mundur, Raja Juli kembali menekankan bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak prerogatif Pak Presiden,” tegasnya.

Dalam rapat kerja, suasana sempat memanas ketika anggota Komisi IV Fraksi PKB, Usman Husin, menyarankan Raja Juli untuk mundur apabila tidak sanggup menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan.

“Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham kehutanan,” kata Usman.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR Bela Menhut Raja Juli, Sebut Cuma Kebagian Cuci Piring soal Kerusakan Hutan

Usman mengkritik adanya inkonsistensi dalam pernyataan Raja Juli terkait perizinan kehutanan. Ia mencontohkan kasus di Tapanuli Selatan yang dinilainya tidak selaras dengan ucapan sang menteri.

“Bulan Oktober Pak Menteri keluhkan izin, Pak Bupati bilang ‘syukur-syukur izin ditutup’. Ternyata 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri tidak sejalan,” ujarnya.

Selain itu, Usman meminta Kementerian Kehutanan untuk fokus mempercepat rehabilitasi hutan di tiga provinsi terdampak bencana. Menurutnya, kerusakan lingkungan perlu ditangani segera untuk mencegah bencana serupa terulang.