Pleno PBNU Batal, Gus Yahya Ingatkan Pentingnya Aturan Organisasi, Sindir Rais Aam?

Ringkasan Berita:

• Konflik PBNU mencuat setelah Rais Aam menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum
• Ketidakhadiran Rais Aam dalam rapat 11 Desember membuat Gus Yahya membatalkan pleno dan menegaskan pentingnya menunggu syarat organisasi terpenuhi
• Melalui pernyataannya, Gus Yahya menyindir halus bahwa menjaga NU berarti taat aturan dan tidak memaksakan keputusan tanpa prosedur yang lengkap.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membahas soal pentingnya menaati aturan dalam sebuah organisai.

Pembahasan itu ia sampaikan melalui unggahan Instagram @yahyacholilstaquf, Jumat (12/12/2025), di tengah konflik yang sedang terjadi di intern PBNU.

Diketahui, belakangan muncul keretakan di tubuh petinggi PBNU.

Polemik itu muncul sejak akhir November 2025, di mana Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. 

Pernyataan itu keluar setelah hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025, yang kemudian diklaim telah mengakhiri masa jabatan Gus Yahya sebagai ketua umum, termasuk pencabutan hak dan kewenangan beliau di PBNU. 

Pada 9 Desember 2025, PBNU menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti. 

Penunjukan Zulfa Mustofa itu kemudian memicu kontroversi.

Pihak kubu Gus Yahya menyatakan bahwa rapat pleno dan penetapan Pj Ketum tersebut tidak sah secara aturan organisasi.

Pasalnya posisi Ketua Umum hanya bisa diganti melalui forum tertinggi, yaitu Muktamar.

Sindiran Halus Gus Yahya

Tidak lama setelah itu, PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mengadakan rapat pleno di Jakarta (11/12/2025).

Baca juga: Gus Yahya Berkegiatan Rutin di Gedung PBNU, Banser Tetap Bersiaga

Namun, Rais Aam tidak terlihat hadir.

Gus Yahya memandang ketidakhadiran Rais Aam membuat rapat pleno batal.

Rapat tersebut lalu dianggap sebagai rapat koordinasi menyeluruh antara unsur NU.

"Menjaga NU berarti menjunjung tinggi aturan NU sendiri.

Dalam tempo hari yang riuh ini, saya kembali pada satu kaidah organisasi: tidak memaksakan keputusan bila syarat organisasi belum terpenuhi. Lantaran kaslahatan lahir dari ketaatan pada adab dan tertib organisasi.