Guru Besar UI soal Bencana Sumatra: Tawaran Bantuan dari Asing Bentuk Solidaritas

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto masih menolak bantuan dari asing untuk menangani bencana di Sumatra.
• Menurut Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, menerima bantuan dari asing bukan berarti Indonesia tak mampu menghadapi bencana.
• Bantuan dari asing untuk mengatasi bencana merupakan suatu bentuk solidaritas.

TRIBUNNEWS.COM - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai, menerima bantuan dari asing bukan berarti Indonesia tak mampu menghadapi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Ia menyebut, bantuan dari asing merupakan suatu bentuk solidaritas, bukan semata-mata ditafsirkan bahwa Indonesia tak mampu menangani bencana di Sumatra.

"Kalau ada bantuan dari luar negeri ini tidak semata-mata sama dengan mengatakan bahwa Indonesia kamu tidak mampu. Oleh karena itu kita bantu. Tidak semata-mata seperti itu." 

"Tetapi bisa saja ada negara-negara yang ingin membantu karena punya solidaritas," ujar Hikmahanto dalam acara On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Rabu (17/12/2025).

Peraih gelar doktor dari University of Nottingham ini mencontohkan, Amerika Serikat (AS) pernah menerima bantuan asing ketika dilanda kebakaran hebat.

Meskipun AS dikenal sebagai negara yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bantuan dari negara lain tetap datang karena ada rasa solidaritas.

"Kita tahu secara teknologi, secara kemampuan mungkin di Amerika sendiri bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi karena ada rasa solidaritas, bahkan mungkin ada relawan-relawan yang akan masuk, tetapi mereka disalurkan melalui negaranya untuk membantu mereka-mereka yang akan terdampak," jelasnya.

Oleh karena itu, Hikmahanto menegaskan, bantuan dari negara lain tak seharusnya ditafsirkan seolah-olah Indonesia tidak mampu.

"Jadi tidak harus semata-mata ditafsirkan sebagai seolah-olah kita tidak mampu, tapi karena ada solidaritas yang kemudian memberi kesempatan kepada negara lain kalau dia akan membantu," ucapnya.

Hikmahanto menyebut, Indonesia juga pernah memberikan bantuan kepada negara-negara lain.

"Walaupun kita tahu bahwa negara-negara ini sebenarnya negara-negara yang kuat, tetapi untuk rasa solidaritas itu kita perlu munculkan," terangnya.

Baca juga: Prabowo Bilang Situasi Banjir Sumatra Terkendali, Greenpeace: Pemerintah Belum Ada Langkah Nyata

Meski begitu, bantuan dari luar negeri bisa saja ditolak jika ternyata ada hal-hal yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Kalau misalnya bantuan-bantuan itu kemudian dijadikan instrumen untuk membuat kita tergantung terus kemudian ada pendiktean-pendiktean dari luar negeri tentu tidak boleh," paparnya.

Prabowo Tolak Bantuan Asing

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku ditelepon kepala negara lain yang ingin memberikan bantuan untuk menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Awalnya, Prabowo mengapresiasi inisiatif para menteri, Panglima TNI, hingga Kapolri dalam menangani bencana yang menewaskan ribuan orang ini.

"Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara lain ingin kirim bantuan, saya bilang, 'Terima kasih concern (perhatian) Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini'," ujar Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, ada pihak yang mendesak agar peristiwa banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional.

Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, 3 provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup bagi Korban Banjir Sumatra Selama Tiga Bulan, Ini Besarannya

Jumlah Korban Bencana di Sumatra

Pada Rabu (17/12/2025) kemarin, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah enam orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.059 orang.

"Per hari ini, ditemukan tambahan enam jasad. Di Aceh Utara, 2 jiwa dan di Sumut, Tapanuli Tengah, 4 jiwa." 

"Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa," terangnya dalam konferensi pers, Rabu.

Kemudian, sebanyak 192 jiwa masih hilang, jumlah berkurang delapan orang dari hari Selasa (16/12/2025) kemarin.

"Untuk jumlah korban hilang, total tiga provinsi sebelumnya 200 jiwa, hari ini 192 jiwa," ucap Abdul.

Sementara itu, jumlah pengungsi pada hari Selasa ada sebanyak 606.040 orang. 

Kini sudah berkurang sehingga totalnya 577.600 jiwa.

(Tribunnews.com/Deni)