Menteri P2MI Akui Setiap Hari Banyak Pekerja Migran Ilegal Coba-coba Berangkat Lewat Titik-titik Ini

Ringkasan Berita:

• Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengaku setiap hari banyak menerima laporan terkait pencegahan pekerja migran
• Lokasi-lokasinya seperti di Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia
• Otoritas Malaysia juga sering mendeportasi pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengaku setiap hari banyak menerima laporan terkait pencegahan pekerja migran yang mencoba berangkat ilegal ke luar negeri.

Mereka kedapatan berangkat dari daerah di Indonesia yang punya wilayah geografis berdekatan dengan negara tetangga.

"Ada saja setiap hari, setiap minggu. Kita mencegah pekerja-pekerja non-prosedural yang berangkat secara ilegal," kata Mukhtarudin dalam Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 2025 bertema 'Satu Cahaya Ribuan Kisah, Solidaritas Migran untuk Kemanusiaan' di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (18/12/2025).

Lokasi-lokasinya seperti di Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.

Kemudian di Kalimantan Barat yang wilayah geografisnya sebelah utara berbatasan darat dengan Serawak, Malaysia.

Baca juga: Kementerian P2MI Beri Santunan Rp 20 Juta untuk Keluarga WNI Korban Kebakaran di Hong Kong

Lalu Batam, Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Berkenaan dengan upaya menekan keberangkatan ilegal ini, perlunya kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait seperti TNI, Polri, dan otoritas imigrasi.

"Dan ini mungkin ya kita perlu kerjasama dengan semua stakeholder, dari Kepolisian, TNI, dan Imigrasi, agar kita menekan terus angka-angka tentang pekerja secara ilegal," kata dia.

Sementara di sisi lain, otoritas Malaysia juga sering mendeportasi pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal. 

Namun ia menegaskan pemerintah tetap hadir mengatasi segala persoalan tanpa membedakan mana yang pergi secara resmi maupun ilegal. 

"Dan ini kita semuanya, negara hadir, mengurus mereka, baik yang prosedural atau non-prosedural," jelas dia.