Seskab Teddy Tegaskan Pemerintah Terjun Sejak Hari Pertama Bencana Sumatra: Tanpa Kamera dan Media

Ringkasan Berita:

• Sejak hari pertama bencana Sumatra, Presiden Prabowo Subianto langsung menghubungi Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dan kepala daerah lainnya untuk monitor keadaan di sana
• Seskab Teddy menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah sejak awal sudah bekerja cepat dan terjun langsung ke lokasi bencana
• Teddy mengatakan, meski tidak ada penetapan status bencana nasional, penanganan bencana di 3 provinsi Sumatra tersebut sudah berskala nasional

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), pemerintah sudah terjun langsung.

Sejumlah masyarakat sebelumnya menganggap pemerintah lambat dalam menangani bencana Sumatra karena telah berlangsung lebih dari tiga pekan.

Selain itu, alih-alih menetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah dinilai malah sibuk membatasi narasi-narasi yang berbanding terbalik dengan kondisi lapangan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sementara yang terbaru, total korban jiwa bencana Sumatra sudah mencapai 1,068 orang per Kamis (18/12/2025).

Sementara korban hilang masih ada sebanyak 190 orang dan 7.000 warga mengalami luka-luka.

Bencana banjir dan longsor itu berdampak pada 53 Kabupaten/Kota yang menyebabkan 147.236 rumah rusak, terdiri dari 44.051 rumah rusak berat, 29.809 rusak sedang, dan 73.376 rusak ringan.

Namun, Teddy menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah sejak awal sudah bekerja cepat dan terjun langsung ke lokasi bencana.

"Di tanggal 26 (November 2025), Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Semeru," ucapnya dalam konferensi pers, Jumat (19/12/2025), dikutip dari YouTube BNPB.

"Nah, yang di lapangan ini seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, kemudian BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama langsung bekerja, tanpa kamera," tegas Teddy.

Teddy juga mengatakan, sejak hari pertama, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menghubungi Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan kepala daerah lainnya untuk monitor keadaan di sana.

"Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana," ujarnya.

Baca juga: Seskab Teddy Heran Masih Ada yang Bahas Status Bencana Nasional: Kalau Niat Bantu Ayo Ikhlas, Tulus

Kemudian pada hari berikutnya, Teddy mengatakan bahwa seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatra langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. 

"Juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatra. Dari Jawa ke Sumatra, helikopter itu butuh 13 sampai 15 jam terbangnya."

"Di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Banda Aceh, angkat Jetset PLN, angkat logistik, sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ," ucapnya.

Saat itu, kata Teddy, semua kekuatan TNI, Polri, dan warga, digerakkan semua untuk evakuasi warga. Kemudian baru pada tanggal 28 November 2025 ada pelepasan pesawat.

"Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana."

"Sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat TNI, Polri, Basarnas, Polisi, gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya sampai sekarang, setiap harinya," papar Teddy.

"Bapak Presiden di hari kelima atau keenam langsung ke tiga provinsi tersebut, diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri," lanjutnya.

Teddy Jawab Soal Status Bencana Nasional

Selain itu, Teddy juga menanggapi terkait pihak-pihak yang hingga sekarang masih terus mempermasalahkan status bencana nasional Sumatra.

Teddy mengatakan, meski tidak ada penetapan status bencana nasional, penanganan bencana di 3 provinsi Sumatra tersebut sudah berskala nasional.

"Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak, tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh," ungkapnya.

"Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini, langsung mobilisasi nasional, mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI-Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali," jelasnya.

Teddy mengatakan, banyak pihak yang ingin ditetapkan status bencana nasional karena khawatir soal anggarannya,

Namun, kata dia, soal anggara tersebut sudah dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto langsung, yakni menggunakan dana pusat sepenuhnya.

"Disampaikan Rp60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga dan juga langsung seluruh bupati-wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu," paparnya.

"Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan pasti dikasih juga dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu," imbuh Teddy.

Kemudian terkait sarana dan prasarana, Teddy menjelaskan bahwa di lokasi bencana sudah diterjunkan banyak kapal hingga helikopter.

"Dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana prasarana fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU (Pekerjaan Umum) mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin, diangkut dari mana pun di Indonesia ini diangkut ke sana," ucapnya.

"Kemudian kalau tidak bencana nasional pemulihan infrastruktur hanya di daerah, semuanya sudah digerakkan ke sana, perlu waktu, makanya kita sama-sama gitu. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7 sampai 10. Jadi itu yang kerja bukan satu dua orang, semua warga di situ kerja," jelas Teddy.

Teddy pun menegaskan, dalam situasi seperti ini semua pihak harus saling mendukung dan berkoordinasi satu sama lain agar semua bisa teratasi dengan baik.

"Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana ada di lokasi yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas, sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pasti langsung dikerjakan."

"Bisa Anda sampaikan ke bupati, semua bupati, kepala daerah, gubernur, bupati, wakil, walikota, wakil dan pegawainya, semua di sana bisa dijangkau, bisa dihubungi. Aparat-aparat di sana bekerja semua. Kalau ada yang kurang, Anda sampaikan, pasti langsung secepat mungkin gimana caranya itu nyampai," katanya.

27 Kabupaten/Kota Masih Status Tanggap Darurat 

BNPB sebelumnya menyampaikan masih ada sejumlah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menetapkan status tanggap darurat bencana, yakni total ada 27 Kabupaten/Kota.

"Masih ada 27 Kabupaten/Kota yang menetapkan status tanggap darurat. Ada tambahan satu kabupaten/kota yang juga memperpanjang status tanggap darurat," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Kamis (18/12/2025).

"Tanggap darurat fase kedua ini selain diarahkan kepada aspek pencairan pertolongan distribusi logistik, pembuka akses jalan, komunikasi dan energi juga kita optimalkan untuk mulai melakukan fase early recovery," tambahnya.

Berikut selengkapnya daftar 27 Kabupaten/Kota yang masih Status Tanggap Darurat:

• Aceh

1. Aceh Utara
2. Aceh Tamiang
3. Aceh Timur
4. Bener Meriah
5. Bireuen
6. Pidie Jaya
7. Aceh Tengah
8. Gayo Lues
9. Langsa
10. Lhokseumawe
11. Nagan Raya
12. Pidie

• Sumut

1. Tapanuli Tengah
2. Tapanuli Selatan
3. Kota Sibolga
4. Tapanuli Utara
5. Kota Medan
6. Humbang Hasundutan
7. Pakpak Bharat
8. Nias Selatan

• Sumbar

1. Agam
2. Padang Pariaman
3. Kota Padang
4. Pasaman Barat
5. Lima Puluh Kota
6. Pesisir Selatan
7. Kota Pariaman

(Tribunnews.com/Rifqah)