Komjak RI Bicara Capaian Kejagung Selama 2025, Singgung Uang Triliunan Rupiah

Ringkasan Berita:

• Ketua Komjak RI bicara uang triliunan rupiah hasil kinerja Kejagung selama 2025
• Prof Puji memuji Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan terobosannya
• Termasuk penguatan sistem pengawasan dan pembinaan internal

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang tahun 2025, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Ketua Komjak RI, Prof. Pujiyono Suwadi, menyampaikan, sepanjang 2025 pihaknya terus menguatkan peran pengawasan eksternal terhadap institusi kejaksaan.

Pengawasan tersebut dibarengi dengan penyampaian rekomendasi kebijakan kelembagaan untuk mendorong peningkatan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan RI.

“Selama tahun 2025, Komjak menerima total 1.070 laporan pengaduan dari masyarakat,” ujar Pujiyono, Kamis (8/1/2026).

Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 588 laporan ditujukan langsung kepada Komjak untuk ditindaklanjuti, sementara 453 laporan lainnya berupa tembusan.

“Seluruh laporan yang masuk kami proses melalui mekanisme telaah awal hingga pembahasan dalam rapat pleno komisioner sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Pujiyono yang akrab disapa Prof Puji ini menuturkan, tidak sedikit pengaduan publik yang berisi apresiasi dan harapan terhadap Kejaksaan RI.

Salah satu capaian yang paling mendapat sorotan adalah keberhasilan Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara dengan nilai sangat signifikan.

Ia merinci, pemulihan keuangan negara antara lain berasal dari perkara ekspor crude palm oil (CPO) dengan nilai sekitar Rp13,2 triliun.

Selain itu, Kejaksaan juga berhasil menarik denda sebesar Rp6,6 triliun dari kasus penyalahgunaan kawasan hutan serta penyitaan lahan sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektare yang akan berlanjut pada 2026.

“Capaian-capaian tersebut membuat publik menaruh ekspektasi besar kepada Kejaksaan Agung. Pengembalian kerugian negara ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: Kejagung Buka Suara Soal Anggota TNI Amankan Sidang Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, lanjut Prof Puji, Kejaksaan juga mencatat sejumlah terobosan lain, seperti program Jaksa Peduli Pangan, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan internal, peningkatan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan kejaksaan, serta penataan ulang Badan Pemulihan Aset.

“Atas berbagai capaian tersebut, Komjak memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Bapak ST Burhanuddin. Harapannya, pada 2026 Kejaksaan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin juga menegaskan agar seluruh insan Adhyaksa menjaga integritas dan tidak melakukan perbuatan yang mencederai nama baik institusi maupun meruntuhkan kepercayaan publik.

Menurutnya, harapan masyarakat terhadap Kejaksaan saat ini semakin besar seiring dengan berbagai capaian yang diraih.

Ia memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum jaksa yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan.

“Jabatan jaksa bukan untuk kepentingan transaksional, tetapi untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat,” tegas ST Burhanuddin saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja virtual yang diikuti seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia, Selasa (30/12/2025).

Kinerja Kejagung

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatat sejumlah capaian signifikan sepanjang tahun 2025, terutama dalam upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.

Berdasarkan laporan kinerja yang disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penanganan perkara dan pemulihan aset mencapai sekitar Rp19,6–Rp19,8 triliun atau setara 733 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

Angka tersebut berasal dari berbagai penanganan perkara strategis, termasuk tindak pidana korupsi, kejahatan sumber daya alam, serta penegakan hukum terhadap korporasi.

Selain PNBP, Kejaksaan Agung juga melaporkan keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam perkara besar, salah satunya kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang menghasilkan penyitaan dan pemulihan dana hingga belasan triliun rupiah.

Kejaksaan juga mengenakan denda terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dan melakukan penyitaan lahan sawit bermasalah dengan luasan jutaan hektare.

Capaian tersebut dinilai sebagai salah satu rekor penegakan hukum ekonomi terbesar dalam sejarah Kejaksaan RI.

Baca juga: Kejagung: Kasus Dugaan Korupsi PLNBBI Bisa Dibuka Lagi Jika Ada Bukti Baru

Di bidang penegakan hukum lainnya, Kejaksaan melalui Tim Tangkap Buronan (Tabur) berhasil mengamankan puluhan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sepanjang 2025.

Sementara itu, kinerja bidang pembinaan, intelijen, tindak pidana umum dan khusus, perdata dan tata usaha negara, hingga pemulihan aset turut menunjukkan peningkatan, termasuk penguatan pengawasan internal dan restrukturisasi Badan Pemulihan Aset.

Capaian Kejaksaan juga tercermin di tingkat daerah. Sejumlah Kejaksaan Tinggi melaporkan penyelamatan keuangan negara ratusan miliar rupiah melalui penanganan perkara korupsi di wilayah masing-masing.

Laporan-laporan tersebut dipublikasikan secara resmi oleh Kejaksaan dan diliput media nasional, menegaskan kontribusi institusi Adhyaksa dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara.

(Tribunnews.com/Chrysnha)