PRIMA: Swasembada Pangan dan Gotong Royong Perkuat Kebangkitan Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada momentum kebangkitan nasional. Hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang berhasil diraih dalam satu tahun terakhir, khususnya di sektor swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan program-program kesejahteraan rakyat.

Ia menyebut, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, revitalisasi 11 ribu gedung sekolah, hingga program pembangunan 3 juta rumah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Agus Jabo turut menyampaikan, keberhasilan menjaga dan memperkuat swasembada pangan merupakan fondasi penting bagi kedaulatan bangsa. Menurutnya, upaya memperkuat produksi dalam negeri, melindungi petani, serta memastikan distribusi pangan yang adil telah menunjukkan hasil nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton pada bulan Juni 2025 yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah. Selanjutnya, produksi beras nasional sepanjang Januari-November 2025 juga mencapai 34,76 juta ton.

“Ketika pangan kita berdaulat, bangsa ini berdiri tegak. Swasembada pangan bukan hanya soal produksi, tetapi soal keadilan bagi petani dan kepastian akses bagi seluruh rakyat,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Agus Jabo juga menyoroti langkah pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta penciptaan lapangan kerja. 

Angka kemiskinan terus mengalami penurunan, terakhir per September 2025 turun di angka 8,47 persen yang merupakan terendah sepanjang sejarah. Ia menilai, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil telah memberikan dampak positif dalam menurunkan beban hidup rakyat dan memperkuat daya beli.

“Kebijakan sosial ekonomi pemerintah selama setahun ini memberikan dampak positif bagi rakyat,” imbuhnya. 

Program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), juga disebut sebagai investasi jangka panjang bangsa. Agus Jabo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari pemenuhan gizi yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.

Baca juga: HKSN 2025, Wamensos Agus Jabo Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas bagi Korban Bencana

Sebagai informasi, saat ini sudah ada 55 juta dari 82,8 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, per 6 Januari 2026 ini, sudah ada 19.000 SPPG yang aktif di seluruh Indonesia. Ditambah lagi, terdapat 23.845 UMKM, Koperasi dan BUMDES yang menjadi bagian dari ekosistem MBG dengan penciptaan 950.000 lapangan kerja baru. 

“MBG bukan sekadar program sosial, tetapi strategi membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ini adalah fondasi Indonesia maju,” tegasnya.

Ke depan, Agus Jabo memproyeksikan Indonesia akan semakin kuat jika konsisten kembali pada jati diri bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menilai, pengelolaan sumber daya alam harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan nasional, bukan dikuasai oleh segelintir pihak atau kepentingan asing. Negara, menurutnya, harus hadir kuat untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penegakkan hukum dengan menutup perusahaan tambang ilegal maupun perusahaan yang melakukan ekspor tambang ilegal, melakukan penyitaan lahan tambang dan perkebunan ilegal. 

Pada Oktober 2025 kemarin, pemerintah telah mendapatkan uang pengganti atas kerugian negara dalam kasus ekspor kelapa sawit sebesar 23 triliun rupiah. Menyelamatkan lebih dari 100 triliun rupiah kerugian negara dari tambang ilegal dan penyelundupan serta melakukan penyitaan terhadap 4 juta hektar kebun sawit dan tambang ilegal untuk dikuasai oleh negara.