Tito Karnavian: Proses Belajar Mengajar di 3 Provinsi Terdampak Bencana Kembali Berjalan 100 Persen

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Megeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menyampaikan bahwa proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah kembali berjalan 100 persen. 

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian dan lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Berdasarkan laporan Satgas, saat ini 100 persen kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak telah kembali berlangsung seiring dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda). Meski begitu, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Baca juga: Kasatgas Tito: Layanan Kesehatan di Tiga Provinsi Pascabencana Kembali Beroperasi 100 Persen

Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena menyangkut keberlanjutan pembelajaran generasi muda di daerah terdampak.

Selain sektor pendidikan, Tito juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, Tito juga menyampaikan bahwa layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal. Dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, yang sebelumnya 9 sempat berhenti beroperasi, saat ini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 telah beroperasi normal dan 2 masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sementara di Provinsi Sumatra Utara layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah beroperasi kembali.

Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Baca juga: Penanganan Pascabencana Sumatra, Mendagri RI Tito Karnavian Soroti Lumpur di 5 Kabupaten di Aceh

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Kemendagri pun memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal dengan membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Di Sumatra Utara, di Medan, Sumatra Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” pungkasnya. (*)