Kemenag Terbitkan PMA Sidang Isbat 2026, Perkuat Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran

Ringkasan Berita:

• Kemenag terbitkan PMA 1/2026 sebagai landasan hukum baru penyelenggaraan sidang isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
• Sidang isbat kini menggunakan metode hisab dan rukyat terpadu serta melibatkan pemerintah, ulama, pakar astronomi, dan lembaga terkait untuk memastikan keseragaman penetapan.
• PMA menegaskan transparansi, kepastian hukum, dan tata kelola profesional, termasuk mekanisme evaluasi dan pengumuman hasil sidang secara terbuka.

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat sebagai landasan hukum baru dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Regulasi ini memperkuat kepastian hukum, transparansi, serta keseragaman penetapan awal bulan hijriah secara nasional.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan PMA tersebut menjadi penguatan tata kelola sidang isbat yang selama ini telah berjalan, tetapi kini memiliki payung hukum yang lebih komprehensif dan terstruktur.

"PMA ini menjadi panduan resmi agar penyelenggaraan sidang isbat berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi umat dalam menjalankan ibadah," ujarnya, dikutip dari laman Kemenag, Sabtu (31/1/2026).

Dalam PMA tersebut ditegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan melalui sidang isbat yang melibatkan unsur pemerintah, ulama, pakar astronomi, serta berbagai lembaga terkait. 

Menurut Abu Rokhmad, mekanisme ini penting untuk menjaga kesatuan penetapan waktu ibadah umat Islam di Indonesia.

"Sidang isbat adalah forum musyawarah yang menghadirkan otoritas keagamaan dan keilmuan dalam satu ruang keputusan," katanya.

PMA Nomor 1 Tahun 2026 juga menegaskan penggunaan metode hisab dan rukyatulhilal secara terpadu.

Hisab digunakan sebagai dasar perhitungan ilmiah posisi hilal, sementara rukyat berfungsi sebagai verifikasi faktual di lapangan.

"Kementerian Agama tidak menggunakan satu metode saja. Kita mengintegrasikan hisab dan rukyat secara bersamaan agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan ilmiah dan keagamaan," jelasnya.

Ia menambahkan pelaksanaan hisab dan rukyat dilakukan oleh tim yang ditetapkan Menteri Agama, terdiri atas unsur kementerian, kementerian/lembaga, akademisi, serta para ahli falak.

Baca juga: Kapan Awal Puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah 2026 Versi Muhammadiyah?

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas data astronomi nasional.

"Ini memastikan proses penetapan awal bulan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Selain itu, PMA ini mempertegas penerapan kriteria imkanur rukyat MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.