Dino Patti Djalal Sebut Board of Peace Sebuah Eksperimen Penting, tapi Punya Risiko Gagal Tinggi

Ringkasan Berita:

• Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian merupakan sebuah eksperimen penting yang juga mempunyai risiko gagal yang tinggi.
• Setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka pada Rabu (4/2/2026), Dino juga mengatakan BoP ini merupakan bagian dari solusi untuk gencatan senjata
• Dino mengatakan, Prabowo cukup realistis dalam melihat risiko ke depannya saat ikut dalam BoP tersebut, termasuk soal risiko gagal yang tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian merupakan sebuah eksperimen penting yang juga mempunyai risiko gagal tinggi.

Alasan Presiden Prabowo Subianto ikut serta dalam BoP bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional, seperti solusi dua negara penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Namun, keikutsertaan Prabowo dalam BoP itu menuai kontroversi karena tidak melibatkan Palestina, padahal ingin menyelesaikan konflik di Gaza, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang posisi Indonesia dalam konflik Gaza ini.

Kendati demikian, usai bertemu Prabowo, Menteri Luar Negeri periode 1999-2001 Alwi Shihab mengatakan bahwa Presiden menekankan BoP bukanlah suatu pengkhianatan terhadap rakyat Palestina.

Alwi juga mengungkapkan, Prabowo akan bersikap tegas jika Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan visi misi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina. 

Setelah bertemu Prabowo di Istana Merdeka pada Rabu (4/2/2026), Dino juga mengatakan, BoP ini merupakan bagian dari solusi untuk gencatan senjata. 

Di sisi lain, Dino menegaskan bahwa keikutsertaan Prabowo dalam BoP ini juga merupakan sebuah eksperimen yang belum tentu hasilnya.

"Walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel ya, tapi intinya ini (BoP) adalah suatu eksperimen ya dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (5/2/2026).

Namun, kata Dino, Prabowo cukup realistis dalam melihat risiko ke depannya saat ikut dalam BoP tersebut, termasuk soal risiko gagal yang tinggi.

"Tentu resiko terbesar adalah Israel karena Israel mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Trump. Ini eksperimen dalam arti ini suatu formula, di mana orang enggak tahu ini akan 
sukses atau enggak."

"Risiko gagal tinggi karena berbagai faktor, faktor Trump-nya, bisa faktor Amerikanya, bisa faktor Israelnya, bisa faktor lapangannya, bisa faktor Hamasnya dan lain sebagainya," papar Dino.

Baca juga: Indonesia Bakal Bayar Iuran Board of Peace, Eks Menlu RI Hassan Wirajuda: untuk Bantu Palestina

Dino menekankan bahwa tidak ada yang tahu ke depannya terkait risiko apa saja yang akan dihadapi nanti, maka dari itu dia menyebut Indonesia yang bergabung BoP ini sebagai suatu eksperimen, tapi eksperimen yang penting untuk dilakukan.

"Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting, karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain," ujarnya.

Di sisi lain, kata Dino, Prabowo juga meyakini bahwa Indonesia pasti akan mampu mengimbangi Trump karena kekompakan negara-negara Islam.

"Kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam, dengan kata lain kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya ya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam, antara Saudi, Turki, Mesir, Yordan dan lain sebagainya gitu," ucapnya.

Diketahui, selain Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, tujuh negara mayoritas Islam lain yang juga gabung BoP adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dino juga mengatakan, Prabowo bergabung BoP ini dengan sangat hati-hati dan tidak akan ragu untuk keluar dari BoP jika tidak sejalan dengan prinsip Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina.

"Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi foreign policy community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau (Prabowo) tekankan, beliau tidak akan ragu ya," tegas Dino.

Adapun, BoP resmi diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Lembaga yang dibentuk oleh Trump ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.

Dewan eksekutif organisasi yang akan dipimpin langsung oleh Trump ini beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia yang anggota disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap. 

Baca juga: Jusuf Hamka Dukung Keanggotaan RI di BoP: Biarkan Pemerintah Menjalankan Strateginya

Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono pun mengungkapkan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia ikut membayar iuran sukarelanya.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa iuran keanggotaan Indonesia dalam BoP akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ya nanti selalu lewat Kemenhan, kan. Pasti selalu lewat Kemenhan," ujar Purbaya usai menghadiri acara IBC Indonesia Economic Summit 2026, dikutip pada Kamis.

Purbaya enggan menyebut iuran tersebut akan memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah akan melihat kondisi anggaran secara menyeluruh dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

"Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup ya kita realokasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggaran nya tetap prudent," jelas Purbaya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Nitis)