Ray Rangkuti Nilai Peran Oposisi di Rezim Prabowo Kian Meredup

Ringkasan Berita:

• Ray Rangkuti menilai peran oposisi di Indonesia semakin meredup pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
• Padahal, oposisi merupakan elemen krusial dalam demokrasi untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter
• Oposisi justru sering dipersepsikan negatif, dianggap sekadar kelompok yang kecewa karena tidak kebagian kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai peran oposisi di Indonesia semakin meredup pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Padahal, oposisi merupakan elemen krusial dalam demokrasi untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter.

Baca juga: Lewat Barisan Oposisi, Pakar dan Pegiat Demokrasi Bahas Sengkarut Masalah Kinerja Pemerintah

“Ini yang harus kita populerkan, oposisi. Sejak Orde Baru, kita tidak mengenal oposisi. Padahal di era reformasi mestinya oposisi dilihat sebagai bagian penting dari demokrasi,” kata Ray di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dia menilai, citra oposisi kian tergerus, bukan hanya di tingkat elite politik, tetapi juga di mata publik. 

Baca juga: Prabowo Heran Profesor Tuding Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Penghamburan Anggaran

Oposisi justru sering dipersepsikan negatif, dianggap sekadar kelompok yang kecewa karena tidak kebagian kekuasaan.

“Di media sosial, oposisi itu dianggap sesuatu yang nista. Hanya ingin cari kekuasaan. Bahkan kelihatannya lebih buruk dibanding mereka yang menjilat kekuasaan,” ujarnya.

Ray membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana oposisi masih tampak lebih kuat karena mendapat dukungan masyarakat sipil dan partai politik. 

Namun kini, menurutnya, situasinya justru semakin merosot.

“Sekarang ini merosot. Elitnya enggak terlalu berminat lagi masuk oposisi, masyarakatnya juga menganggap oposisi itu menyimpang,” kata dia.

Soal peran DPR yang juga minim sebagai penyeimbang pemerintah, Ray menegaskan persoalannya tidak semata di parlemen.

Dia memang memetakan setidaknya tiga kelompok oposisi: oposisi formal di parlemen, oposisi dari kelompok masyarakat sipil, dan oposisi jalanan.

“Di parlemen, dari delapan partai, enam masuk koalisi. Satu di luar, tapi PDI Perjuangan juga tidak terlalu banyak mengambil peran, kecuali isu pilkada. NasDem juga di luar tidak, masuk tidak,” ucapnya.

Dia mengatakan harapan sempat bertumpu pada civil society, tetapi kelompok ini pun dinilai melemah karena kerap dirangkul kekuasaan. 

"Rektor-rektor diundang (ke Istana), kelompok kritis diundang, lalu sikapnya tidak kelihatan lagi. Ada suasana di mana Presiden Prabowo Subianto mencoba meredam oposisi dengan cara merangkulnya ke dalam,” kata Ray.

Sementara itu, oposisi jalanan disebut Ray bersifat tidak terduga dan belum terkelola dengan baik. Karena itu, ia mendorong penyusunan ulang arah dan kekuatan oposisi agar lebih struktural dan bermakna dalam fungsi pengawasan.

“Kalau oposisi jalanan terkelola, tidak perlu ada peristiwa seperti Agustus 2025 kemarin, tapi politiknya bisa berubah,” ujarnya.

Baca juga: Macet Hilang saat Prabowo Datang, Potret Palmerah Bersih Tanpa PKL Jadi Suasana Dambaan Warga

Ray menegaskan, tanpa oposisi yang kuat dan adil, demokrasi Indonesia berada dalam posisi rawan. 

"Kalau negara demokrasi tanpa oposisi yang kuat, artinya Anda sedang membuka pintu munculnya otoritarianisme. Begitu pum saat menyebut diri oposisi, harus dibuktikan. Lima tahun ke depan, tidak bergabung dengan kekuasaan,” pungkas Ray.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh posisi, pada Jumat malam 30 Januari 2026. Presiden berdiskusi mengenai pengelolaan negara dengan para tokoh tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh, namun ia tidak sepakat bila tokoh tersebut disebut oposisi. Pertemuan itu kata Prasetyo dilakukan di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta.

"Iya (di Kertanegara)," katanya di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu, (31/1/2026).

Dalam pertemuan, Presiden kata Prasetyo membahas sejumlah topik, mulai dari kepemiluan, hingga penegakan hukum. 

Prasetyo mengatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh.

"Ya, diantaranya ada Profesor Siti Zuro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan, kemudian ada Pak Susno, diskusi masalah penegakan hukum, macem-macem di situ. Ada beberapa banyak," katanya. 

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo terbuka untuk berdialog atau berdiskusi dengan siapapun termasuk mereka yang sering melontarkan kritik terhadap kebijakan. Presiden selalu menerima masukan sekaligus juga menjelaskan mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah.

"Ini kan tokoh-tokoh masyarakat juga, ya. Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu," katanya. 

Sebelumnya Di tengah suasana politik yang dinamis, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal vokal melayangkan kritik terhadap pemerintah.

Kabar pertemuan "malam jumat" ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat menghadiri retret bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026).

"Tadi malam Bapak Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang dalam tanda kutip adalah 'oposisi'," ungkap Sjafrie di hadapan awak media.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Prabowo Undang Taipan untuk Tegaskan Posisinya, Jangan Lihat Jokowi Terus

Sjafrie menegaskan bahwa bagi Presiden Prabowo, istilah oposisi sebenarnya tidak relevan dalam konteks membangun bangsa. 

Menurutnya, ketegangan yang selama ini muncul ke permukaan lebih disebabkan oleh hambatan komunikasi.

Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie menangkap sinyal positif dari para tokoh pengkritik yang kini mulai melunak dan sepakat untuk fokus pada kepentingan yang lebih besar.

"Intinya ini masalah komunikasi. Yang saya tahu, para tokoh nasional tersebut menyatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk fokus pada kedaulatan rakyat," lanjutnya.